Pusdiklat Pemendagri

Barang Milik Daerah memiliki kemungkinan untuk dilakukan penghapusan maupun pemindahtanganan yang harus dilakukan berdasarkan Undang-undang yang berlaku dan disahkan oleh Kepala Daerah sebagai pemimpin tertinggi dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah. Bentuk dan Alasan Penghapusan Barang Milik Daerah Alasan dilakukannya penghapusan terhadap barang milik daerah adalah: Terjadinya kehilangan barang, sehingga perlu dilakukan penghapusan barang agar nama […]

Penatausahaan adalah kegiatan Pendataan, Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Pendataan -> Mendata semua barang daerah yang masuk,baik secara fisik maupun dokumen atas barang tersebut. Pembukuan -> Membukukan barang atas dasar Data pada saat barang masuk. Juga membukukan barang yang keluar, pendistribusian ke unit-unit yang membutuhkan barang tersebut. Inventarisasi -> Menyusun daftar inventaris barang, […]

Pengertian Aset Tetap adalah aset atau harta yang nilainya tidak akan habis dalam umur dibawah 1 tahun. Aset dalam daerah merupakan unsur penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah yang bersangkutan. Maka segala hal yang berkaitan dengan aset harus diawasi penggunaannya secara berkala. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (PUSDIKLAT PEMENDAGRI) bekerjasama dengan para […]

Kegiatan pemanfaatan milik daerah adalah memperdayakan aset atau barang yang tidak terpakai agar bisa berguna atau terpakai sehingga fungsi dari barang tersebut tidak hilang karena tidak terpakai, dan barang tersebut masih dalam keadaan layak pakai. Pemanfaatan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemanfaatan itu dilakukan oleh Satuan Kerja Pelaksana Daerah yang mengelola barang/aset milik daerah dengan melakukan […]

Aset daerah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh daerah yang memiliki manfaat untuk pembangunan daerah yang bersangkutan. Manajemen aset adalah metode yang digunakan untuk mengatur aset sejak diperoleh sampai masa berakhirnya penggunaan aset. Sasaran Manajemen Aset Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (PUSDIKLAT PEMENDAGRI) bekerjasama dengan para narasumber yang kompeten dibidangnya akan mengadakan Pelatihan […]

Untuk mengelola aset/barang milik negara, dibutuhkan dasar hukum yang kuat agar pada pelaksanaannya tidak melanggar hukum yang ada. Salah satu Peraturan yang dibuat untuk mengelola aset/barang milik daerah adalah Permendagri No. 19 Tahun 2016. Ruang Lingkup Yang Diatur dalam Permendagri No 19 Tahun 2016 Untuk dapat mengatur barang/aset daerah/negara dengan baik, harus dipahami terlebih dahulu […]

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 merupakan pedoman pengelolaan BMD yang merupakan amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Hal tentang pengelolaan aset/barang milik daerah diatur dalam PP No 27 Tahun 2014 untuk menghindari penyelewengan dalam pemakaian aset tersebut. Dalam PP tersebut diatur agar pelaporan dilakukan secara terperinci, penggunaan dilakukan […]

Pemerintah kota atau kabupaten memiliki sistem informasi yang terintegrasi dalam hal mengelola barang dan aset milik daerah. Nama sistem itu adalah Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Aset Daerah atau disingkat SIMBADA. Barang dan aset daerah perlu dikelola dengan baik karena itu adalah unsur penting dalam meningkatkan proses pembangunan dan pelaksanaan pemerintah di daerah. Sistem Informasi […]

Penghapusan aset adalah menghilangkan akun aset dalam laporan daftar barang dalam suatu instansi. Seperti diketahui, daftar aset bisa dilihat dalam Neraca Organisasi di bagian Aktiva Lancar seperti Persediaan Barang, dan juga terdapat dalam Aktiva Tetap seperti tanah, mobil dinas, rumah dinas, peralatan teknik, peralatan elektronik dan sebagainya. Pada instansi pemerintahan, penghapusan aset akan menimbulkan konsekwensi […]