Bimtek dan Pelatihan Pemanfaatan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan pemanfaatan milik daerah adalah memperdayakan aset atau barang yang tidak terpakai agar bisa berguna atau terpakai

sehingga fungsi dari barang tersebut tidak hilang karena tidak terpakai, dan barang tersebut masih dalam keadaan layak pakai.

Pemanfaatan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pemanfaatan itu dilakukan oleh Satuan Kerja Pelaksana Daerah yang mengelola barang/aset milik daerah dengan melakukan perincian pencatatan serta pengawasan yang tepat.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (PUSDIKLAT PEMENDAGRI) bekerjasama dengan para narasumber yang kompeten dibidangnya akan mengadakan Pelatihan / Bimtek / Diklat / Barang dan Aset tentang : Pemanfaatan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada:

Jadwal Bimtek dan Diklat

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau Materi di bahas sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung)  4. Seminar Kit 5. Tas 6. Sertifikat Pelatihan/Bimtek CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@pusdiklatpemendagri.com

www.pusdiklatpemendagri.com

"JADWAL, BIAYA, & MATERI (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Memanfaatkan barang milik daerah yang tidak terpakai tersebut bisa dilakukan dengan bebebapa cara, yaitu:

1. Menyewakan barang tersebut kepada pihak atau instansi yang membutuhkan
dengan menerima imbalan berupa harga sewa yang akan dicatat sebagai Pendapatan Daerah,
sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah yang bersangkutan.
Misalnya Dinas Perencanaan Tata Kota memiliki sebuah truk yang sekarang tidak terpakai,
maka truk tersebut bisa disewakan ke Dinas lain misalnya Dinas Pertanian, dan akan menerima pendapatan atas penyewaan tersebut.

2. Kerjasama Pemanfaatan terhadap barang dengan pihak lain.
Hampir sama dengan point 1 diatas, disini pihak lain dapat meminjam barang yang tidak terpakai
namun tidak membayar uang sewa, melainkan menukar jasa peminjaman dengan barang lain kepada pihak pertama.
Misalnya: Dinas Perencanaan Tata Kota memiliki sebuah truk yang tidak terpakai tapi masih layak pakai,
lalu meminjamkannya kepada Dinas Pertanian yang membutuhkan truk tersebut.
Disamping itu, Dinas Pertanian memiliki mesin untuk meratakan tanah yang tidak terpakai,
lalu dipinjamkan kepada Dinas Perencanaan Tata Kota.

3. Pinjam Pakai, yaitu meminjamkan barang milik daerah kepada pusat ataupun sebaliknya,
barang pusat yang dipinjam oleh daerah,
dalam masa waktu tertentu sesuai perjanjian Pinjam Pakai.
Sehingga barang daerah tersebut tetap berfungsi dan tidak menganggur.

4. Bangun guna serah. Hal ini bisa dilakukan pada aset tanah.
Misalnya Pemda Malang memiliki lahan yang tidak terpakai.
Lalu lahan itu dipinjamkan kepada pihak lain untuk dibuat bangunan
misalnya dijadikan Gelanggang Olah Raga.

Lalu setelah masa waktu perjanjian Bangun Guna Serah sudah habis,
maka bangunan tersebut harus dikembalikan kepada Pemda Malang beserta bangunannya,
dan bangunan tersebut akan menjadi hak milik Pemda Malang
karena dibangun diatas tanah milik Pemda Malang dengan sistem Bangun Guna Serah.

5. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur dengan pihak lain, bisa dengan instansi lain maupun dengan pihak swasta.
Misalnya Dinas Olahraga bekerjasama dengan pihak swasta dengan mendirikan gelanggang olahraga diatas tanah milik Dinas Olahraga, sedang proyek pembangunan dilakukan oleh pihak swasta tersebut.

Dengan dilakukannya Pemanfaatan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah secara tepat dan sesuai fungsi-fungsi pengelolaan, maka barang milik daerah tersebut akan memiliki manfaat yang tentunya dapat meningkatkan nilai pertumbuhan dari daerah yang bersangkutan.

Itu sebabnya setiap barang yang ada harus dilakukan pengelolaan yang baik, sehingga diketahui adanya barang yang tidak terpakai namun masih layak pakai untuk dapat dimanfaatkan secara positif.