Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan suatu proses yang integral dalam organisasi, melibatkan serangkaian aktivitas yang dilakukan secara berkelanjutan oleh seluruh pihak untuk memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks BLU, SPI tidak hanya memastikan efisiensi dan efektivitas operasional, tetapi juga berperan sebagai benteng pertahanan terhadap tindakan fraud yang dapat merugikan keuangan negara. Meningkatnya […]
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam laporan keuangan BLU / Badan Layanan Umum merupakan langkah krusial untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas di sektor publik. Dengan adanya SAP, BLU mendapatkan panduan yang jelas dalam pencatatan dan pelaporan keuangan, sehingga laporan yang dihasilkan menjadi lebih dapat diandalkan, konsisten, dan sesuai dengan peraturan pemerintah. Hal ini memungkinkan BLU […]
Optimalisasi Pengelolaan Keuangan BLU (Badan Layanan Umum) : Menuju Kinerja yang Lebih Unggul Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) menjadi kunci dalam meningkatkan kinerja yang lebih unggul. Melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, BLU dapat memaksimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pelayanan publik. Proses pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya berfokus pada […]
Pengelolaan & Pertanggungjawaban Keuangan Negara – Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selanjutnya dikenal sebagai siklus APBN dan kemudian di sebut juga hubungan keuangan (APBN). Seperti yang dinyatakan sebelumnya Siklus APBN adalah wujud pada pengelolaan APBN, untuk itu keseluruhan aktivitas pengelolaan APBN akan mencakup perencanaan, pelaksanaan, supervisi & pertanggungjawaban. Rangkaian semua pengelolaan APBN […]
Pengelolaan Keuangan oleh Bendahara Pada Kementerian/Lembaga – Pemerintah Indonesia senantiasa berupaya meluaskan fungsi kebijakan fiskal untuk perwujudan kemandirian ekonomi & kesejahteraan masyarakat. Salah satu bagian krusial pada penguatan kapasitas fiskal yakni peningkatan kualitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yg mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, & pelaporan APBN. Pengelolaan Keuangan Bendahara Pengeluaran Dalam rangka […]
Perencanaan Dan Penganggaran RKP KUA PPAS Renja RKA – Pemerintah tetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 akan mengusung tema Peningkatan Produktivitas dalam rangka Transformasi Ekonomi yg Inklusif & Berkelanjutan. Tema menurut RKP 2023 merupakan peningkatan produktivitas buat transformasi ekonomi yg inklusif & berkelanjutan Sasaran Kerja Pegawai Ada tiga isu utama bagi Sasaran Kerja Pegawai […]
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten pun juga menyusun perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun ke depan. Dalam pengelolaan keuangan daerah, paradigma baru berupa tuntutan […]
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR), diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2109 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Standar Harga Satuan Regional Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor […]
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 162/PMK.05/2013 tentang kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada satuan kerja pengelola APBN. Menyatakan bahwa guna memberikan pedoman bagi Bendahara dalam melaksanakan tugasnya, maka perlu mengatur mengenai kedudukan dan tanggung jawab Bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Tugas dan Tanggung jawab bendahara keuangan sangat mempengaruhi […]
Didalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) 13 tahun 2006 disebutkan bahwa semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD. Masalah utama yang sering terjadi […]