Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah mengatur masalah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran. Peraturan ini dibuat untuk menimbang terlaksananya Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, Pengelolaan Keuangan Daerah. Berikut adalah berbagai hal mengenai KUA dan PPAS. Plafon Anggaran Sementara merupakan besaran jumlah […]
-
Perencanaan dan Penganggaran BLU: Hubungan RSB, RBA, dan Target Kinerja
-
Kebijakan dan Tata Kelola BLU: Prinsip, Pembagian Peran, dan Penerapannya
-
Contoh RAB BUMDes: Format, Komponen dan Cara Menyusunnya
-
Implementasi Manajemen Talenta ASN di Instansi Pemerintah
-
Peran PPK dalam Penyusunan HPS Pengadaan Pemerintah
-
Bimtek Implementasi SIPD RI Dalam Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Dan Administrasi Kepegawaian
Diklat / Bimtek Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD
Salah satu fungsi dari DPRD khususnya sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD. Selain itu juga berfungsi untuk mengelola administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan. Penyusunan dan pengelolaan tersebut pun mempunyai tata cara sendiri. Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan DPRD Salah satu keuangan yang ditangani oleh DPRD […]
Diklat / Bimtek Orientasi Pengelolaan Dana Hibah dan Dana Bantuan Sosial Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD adalah suatu lembaga legislatif perwakilan rakyat yang memiliki anggota maksimal 100 orang. Lembaga legislatif yang berlokasi di suatu daerah ini memiliki kedudukan yang sejajar dengan Kepala Daerah di wilayah tersebut. Anggota DPRD memiliki beberapa hak yang telah dimilikinya sejak terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam rangka memantapkan […]
Diklat / Bimtek Optimalisasi Peran DPRD Dalam Perancangan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Jika berbicara mengenai Optimalisasi Peran DPRD dalam perancangan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah, maka kita harus mengetahui dahulu apa fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berdasarkan Undang-Undang nomor 27 tahun 2009 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki tiga fungsi yang harus di jalankan, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dalam rangka memantapkan […]
Diklat / Bimtek Optimalisasi Peran DPRD Dalam Penganggaran Dan Pengawasan Serta Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
DPRD dibentuk di setiap provinsi, dan kabupaten/kota di Indonesia, pada umumnya diketahui sebagai suatu lembaga legislatif. Namun sebenarnya semua fungsi legislatif yang ada di daerah bukan tanggung jawab DPRD sepenuhnya. Karena wewenang dalam penetapan peraturan daerah tetap berada di tangan gubernur/bupati tetapi tetap dengan persetujuan DPRD. Maka dari itu DPRD merupakan suatu lembaga yang mengontrol […]
Bimtek / Diklat Optimalisasi Fungsi Dan Wewenang DPRD Dalam Proses Penyusunan Dan Penetapan APBD
Ketentuan tentang penetapan APBD sudah diatur dalam perundang-undangan, yang meliputi penegasan tujuan serta fungsi dari pembuatan anggaran pemerintah. Dalam hal ini dibutuhkan penegasan dalam hal peran DPRD dan pemerintah dalam proses menetapkan APBD tersebut. Pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja juga dibutukan dalam sistem penganggaran. Optimalisasi fungsi dan wewenang DPRD dalam proses penyusunan dan penetapan APBD, sangat […]
Bimtek Manajemen Pengelolaan Arsip Daerah, Tata Naskah Dinas, Dan SAKIP
Manajemen pengelolaan arsip atau kearsipan adalah rekaman kegiatan atau suatu peristiwa, bisa dalam bentuk media yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi yang telah dibuat dan juga diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi politik, perusahaan, perorangan, dan organisasi kemasyarakatan. Yang mana pelaksanaannya dapat kita temui di kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa dan […]
Bimtek / Pelatihan Korespondensi Dan Tata Naskah Dinas
Birokrasi di dunia pemerintah daerah, akan dihadapkan pada setiap pekerjaan yang berkaitan dengan naskah dinas. Mulai dari membuat surat, arsip surat, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan surat sampai mendapat administrasi pembuatan naskah dinas yang baik. Jika administrasi naskah dinas sudah baik, maka diharapkan penyelanggaraan pemerintah daerah lebih efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibuatlah […]
Bimtek / Diklat Penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah
Barang Milik Daerah memiliki kemungkinan untuk dilakukan penghapusan maupun pemindahtanganan yang harus dilakukan berdasarkan Undang-undang yang berlaku dan disahkan oleh Kepala Daerah sebagai pemimpin tertinggi dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah. Bentuk dan Alasan Penghapusan Barang Milik Daerah Alasan dilakukannya penghapusan terhadap barang milik daerah adalah: Terjadinya kehilangan barang, sehingga perlu dilakukan penghapusan barang agar nama […]
Bimtek / Pelatihan Penatausahaan Barang Milik Daerah
Penatausahaan adalah kegiatan Pendataan, Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Pendataan -> Mendata semua barang daerah yang masuk,baik secara fisik maupun dokumen atas barang tersebut. Pembukuan -> Membukukan barang atas dasar Data pada saat barang masuk. Juga membukukan barang yang keluar, pendistribusian ke unit-unit yang membutuhkan barang tersebut. Inventarisasi -> Menyusun daftar inventaris barang, […]