Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Setiap rupiah yang diterima dan digunakan pemerintah desa harus terhubung dengan kewenangan desa, program yang disepakati, dokumen APB Desa, bukti transaksi, serta hasil yang dapat dirasakan masyarakat.

Bimtek Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa serta Pengadaan Barang/Jasa di Desa membantu pemerintah desa memahami hubungan antara perencanaan pembangunan, APB Desa, pelaksanaan kegiatan, pengadaan, pembukuan, pelaporan, dan kesiapan menghadapi pemeriksaan.

Pengelolaan keuangan desa dan pengadaan barang/jasa yang transparan serta akuntabel.

Ruang lingkup pengelolaan keuangan desa

APB Desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. Pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa harus dituangkan dalam APB Desa serta dikelola melalui rekening kas desa sesuai ketentuan. Sumber pendapatan dapat berasal dari pendapatan asli desa, transfer, maupun pendapatan lain yang sah.

Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan menguasakan sebagian kewenangannya kepada perangkat desa sesuai pembagian tugas. Pelimpahan tugas tidak menghilangkan tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan dilaksanakan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Asas pengelolaan keuangan desa

• Transparan: masyarakat memperoleh akses terhadap informasi yang benar mengenai perencanaan, anggaran, pelaksanaan, dan hasil kegiatan.
• Akuntabel: setiap tindakan, penggunaan anggaran, dan hasil kegiatan dapat dijelaskan serta didukung bukti yang sah.
• Partisipatif: masyarakat dan lembaga desa dilibatkan sesuai tahapan serta kewenangannya.
• Tertib dan disiplin anggaran: penerimaan dan belanja dilaksanakan sesuai APB Desa, prosedur, jadwal, dan ketentuan yang berlaku.

Lima tahapan yang harus saling terhubung

1. Perencanaan

Program dan kegiatan disusun berdasarkan kewenangan desa, kebutuhan masyarakat, dokumen perencanaan desa, serta kemampuan pendanaan. Usulan kegiatan perlu memiliki tujuan, keluaran, lokasi, penerima manfaat, jadwal, dan perkiraan biaya yang jelas.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui rekening kas desa dan mengikuti APB Desa. Perubahan kebutuhan tidak boleh langsung dibelanjakan tanpa dasar, persetujuan, dan perubahan dokumen sesuai prosedur.

3. Penatausahaan

Setiap transaksi dicatat secara lengkap dan tepat waktu. Bukti penerimaan, pembayaran, pajak, kontrak atau kesepakatan, serta dokumen serah terima harus ditata agar dapat ditelusuri dari pembukuan sampai hasil kegiatan.

4. Pelaporan

Laporan memberikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, kemajuan kegiatan, serta masalah yang perlu ditindaklanjuti. Angka laporan harus konsisten dengan pembukuan dan bukti pendukung.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban tidak berhenti pada penyampaian angka. Pemerintah desa perlu menjelaskan penggunaan anggaran, hasil kegiatan, sisa pekerjaan, aset yang dihasilkan, serta tindak lanjut atas kekurangan yang ditemukan.

Pengadaan barang/jasa di desa

Pengadaan di desa merupakan kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang pembiayaannya bersumber dari APB Desa. Tata caranya berpedoman pada peraturan bupati atau wali kota yang disusun berdasarkan pedoman LKPP. Karena itu, pengadaan di desa tidak boleh disamakan begitu saja dengan seluruh prosedur pengadaan kementerian, lembaga, atau perangkat daerah.

Pengadaan harus mendukung kebutuhan kegiatan desa, mengutamakan kemampuan masyarakat dan sumber daya lokal bila memungkinkan, serta tetap menjaga kualitas, kewajaran harga, persaingan yang sehat, dan akuntabilitas. Pelaksanaan dapat dilakukan melalui swakelola atau penyedia sesuai jenis kebutuhan dan ketentuan daerah.

Dokumen penting dalam pengadaan desa

• rencana kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan;
• spesifikasi atau ruang lingkup kebutuhan;
• perkiraan biaya dan hasil survei harga;
• dokumen pemilihan atau kesepakatan dengan penyedia;
• bukti transaksi dan pemenuhan kewajiban perpajakan;
• catatan pelaksanaan swakelola apabila digunakan;
• berita acara pemeriksaan dan serah terima; serta
• dokumentasi hasil pekerjaan dan pencatatan aset.

Risiko yang perlu dicegah

• kegiatan tidak sesuai kewenangan atau dokumen perencanaan desa;
• belanja dilakukan sebelum anggaran dan persetujuan tersedia;
• spesifikasi diarahkan kepada pihak tertentu;
• survei harga tidak memadai atau harga tidak wajar;
• pekerjaan, volume, atau kualitas tidak sesuai kesepakatan;
• bukti transaksi tidak lengkap atau tidak menggambarkan transaksi sebenarnya;
• pajak tidak dihitung dan disetor dengan benar;
• aset hasil belanja tidak dicatat; dan
• laporan kegiatan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Pemeriksaan dan tindak lanjut

Keuangan desa dapat diperiksa atau diawasi oleh lembaga yang memiliki kewenangan sesuai peraturan. Pemerintah desa sebaiknya tidak menunggu pemeriksaan untuk merapikan dokumen. Pengendalian perlu dilakukan sejak perencanaan, ketika transaksi berlangsung, saat pekerjaan diterima, hingga laporan disusun.

Apabila ditemukan kesalahan administratif, selisih, kelebihan pembayaran, kekurangan volume, atau kelemahan pengendalian, tindak lanjut harus didokumentasikan. Tujuannya bukan sekadar melengkapi berkas, tetapi memastikan kerugian dan kesalahan yang sama tidak berulang.

Materi Bimtek Keuangan dan Pengadaan Desa

• asas, kewenangan, dan pembagian peran pengelola keuangan desa;
• hubungan perencanaan desa dengan APB Desa;
• pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran;
• penatausahaan, pembukuan, dan pengelolaan kas;
• pelaporan serta pertanggungjawaban APB Desa;
• perencanaan pengadaan barang/jasa di desa;
• swakelola, penggunaan penyedia, dan survei harga;
• pemeriksaan hasil pekerjaan serta serah terima;
• pengelolaan pajak dan aset hasil pengadaan;
• persiapan dokumen pemeriksaan; serta
• latihan identifikasi risiko dan penyelesaian kasus.

Dasar regulasi

Pelaksanaan perlu memperhatikan peraturan terbaru dan ketentuan daerah, antara lain:

• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya;
• Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
• Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; dan
• peraturan bupati atau wali kota tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa serta kebijakan daerah terkait.

Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 masih berstatus berlaku. Karena LKPP sedang menyiapkan perubahan regulasi pengadaan desa, peserta dan pemerintah desa tetap perlu memeriksa pembaruan sebelum menerapkan prosedur.

Siapa yang perlu mengikuti kegiatan ini?

• kepala desa dan perangkat desa;
• kaur keuangan, kaur, dan kasi pelaksana kegiatan anggaran;
• Tim Pelaksana Kegiatan dan unsur pengadaan desa;
• BPD dan unsur pengawasan masyarakat desa;
• pendamping desa;
• aparatur kecamatan; serta
• perangkat daerah yang membina pemerintahan dan keuangan desa.

Jadwal Bimtek dan Diklat

Peserta dapat memilih jadwal dan kota pelaksanaan yang tersedia. Materi juga dapat disesuaikan untuk kelas khusus pemerintah desa, kecamatan, atau pemerintah kabupaten/kota.

Jadwal Bimtek dan Diklat

Konsultasikan kebutuhan pelatihan desa

Sampaikan karakteristik desa, jumlah peserta, dan persoalan yang ingin diprioritaskan—mulai dari APB Desa, pembukuan, pengadaan, pajak, aset, sampai persiapan pemeriksaan.