Bimtek Implementasi Undang-Undang Desa setelah Perubahan UU Nomor 3 Tahun 2024

Penyelenggaraan pemerintahan desa terus berkembang setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengalami perubahan. Salah satu pembaruan penting terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas UU Desa.

Bimtek Implementasi Undang-Undang Desa bagi Aparatur Pemerintahan Desa membantu peserta memahami kerangka hukum terbaru dan menerjemahkannya ke dalam tata kelola, pelayanan, perencanaan, administrasi, serta pertanggungjawaban di desa. Pembahasan tidak berhenti pada bunyi peraturan, tetapi diarahkan pada pekerjaan aparatur sehari-hari.

Mengapa pemahaman UU Desa perlu diperbarui?

UU Nomor 6 Tahun 2014 tetap menjadi landasan penting, tetapi pelaksanaannya tidak dapat dibaca hanya dari naskah awal tahun 2014. Aparatur perlu memperhatikan perubahan peraturan, hubungan dengan aturan pelaksana, serta penyesuaian kebijakan di tingkat pusat dan daerah.

Tanpa pembaruan pemahaman, desa berisiko menggunakan dasar hukum yang tidak lengkap, menyusun dokumen yang tidak selaras, atau membagi kewenangan secara kurang tepat. Bimtek membantu peserta menyusun peta regulasi dan menghubungkannya dengan keputusan administratif yang benar.

Kerangka regulasi yang menjadi rujukan

Pembahasan pelatihan menggunakan rujukan resmi berikut:

• Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
• Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 dan PP Nomor 11 Tahun 2019; dan
• peraturan teknis lain yang relevan dengan kewenangan, administrasi pemerintahan, perencanaan, keuangan, aset, dan kelembagaan desa.

UU Nomor 3 Tahun 2024 berstatus berlaku pada basis data resmi peraturan. Karena pelaksanaannya berkaitan dengan berbagai aturan turunan, peserta dilatih untuk memeriksa keterkaitan antarperaturan, bukan mengambil satu ketentuan secara terpisah.

Pokok materi Bimtek Implementasi Undang-Undang Desa

1. Kedudukan, kewenangan, dan tata kelola desa

Peserta memetakan kedudukan desa dalam sistem pemerintahan, asas penyelenggaraan, kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa, serta hubungan kerja dengan pemerintah kabupaten/kota. Pemetaan ini membantu desa membedakan urusan yang dapat ditetapkan dan dilaksanakan sendiri dari urusan yang memerlukan koordinasi atau penugasan.

2. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

Materi membahas fungsi Kepala Desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), termasuk kebutuhan membangun hubungan kerja yang proporsional. Peserta diajak mengurangi tumpang tindih peran antara pelaksana pemerintahan, fungsi pembahasan dan pengawasan, serta partisipasi masyarakat.

3. Musyawarah Desa dan partisipasi masyarakat

Musyawarah Desa bukan sekadar agenda formal. Forum ini perlu ditopang informasi yang cukup, pencatatan keputusan, keterwakilan unsur masyarakat, dan tindak lanjut yang dapat dipantau. Simulasi pembelajaran dapat diarahkan pada penyusunan agenda, bahan pembahasan, berita acara, serta pembagian tugas setelah keputusan diambil.

4. Perencanaan pembangunan dan penganggaran desa

Peserta menghubungkan arah kebijakan, data desa, kebutuhan masyarakat, RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa. Hubungan antardokumen penting agar kegiatan tidak muncul tanpa dasar perencanaan dan anggaran tidak terlepas dari hasil yang ingin dicapai. Pembahasan teknis dapat diperdalam melalui pelatihan penyusunan RPJM Desa dan APB Desa.

5. Keuangan, aset, administrasi, dan pertanggungjawaban

Pengelolaan desa memerlukan pembagian tugas, bukti transaksi, pencatatan, pengendalian, pelaporan, dan dokumentasi yang tertib. Materi diarahkan pada hubungan antara kewenangan, kegiatan, penggunaan sumber daya, serta pertanggungjawaban. Peserta juga mengidentifikasi titik rawan seperti dokumen tidak lengkap, perubahan kegiatan tanpa jejak keputusan, dan rekonsiliasi yang terlambat.

6. BUM Desa, kerja sama, dan kelembagaan masyarakat

Pengembangan usaha desa perlu diletakkan dalam kerangka manfaat bagi masyarakat, kelayakan usaha, tata kelola, dan pemisahan tanggung jawab. Bimtek juga membahas kerja sama antardesa, lembaga kemasyarakatan desa, dan pelibatan kelompok masyarakat agar program tidak hanya bertumpu pada pemerintah desa.

7. Pengawasan dan pengendalian risiko

Pengawasan yang baik dimulai sebelum masalah terjadi. Peserta berlatih membuat daftar risiko sederhana, menetapkan penanggung jawab, memeriksa kelengkapan dokumen, dan menindaklanjuti hasil evaluasi. Pendekatan ini membantu aparatur menjaga kepatuhan sekaligus kualitas pelayanan.

Hasil yang diharapkan setelah pelatihan

Setelah mengikuti kegiatan, peserta diharapkan mampu:

• menjelaskan perubahan penting dalam kerangka hukum Desa;
• memetakan tugas Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat;
• menilai keselarasan peraturan desa, keputusan, dan dokumen kerja;
• menghubungkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan;
• mengidentifikasi risiko administrasi serta kebutuhan pengendalian;
• menyusun daftar tindak lanjut yang sesuai dengan kondisi desa atau daerahnya.

Siapa yang perlu mengikuti kegiatan ini?

• Kepala Desa dan perangkat desa;
• anggota dan sekretariat BPD;
• camat serta aparatur kecamatan yang membina pemerintahan desa;
• perangkat daerah yang menangani pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa;
• pendamping, pengelola kelembagaan desa, dan unsur lain yang berkaitan dengan tata kelola desa.

Jadwal Bimtek dan Diklat

Peserta dapat memilih jadwal dan kota pelaksanaan sesuai kebutuhan. Jadwal reguler tetap dapat diselenggarakan meskipun jumlah peserta terbatas, sepanjang pendaftaran dan ketentuan administrasi telah dipenuhi.

Jadwal Bimtek dan Diklat

Pelaksanaan khusus untuk instansi

Kegiatan juga dapat diselenggarakan secara khusus dengan penyesuaian studi kasus, kebutuhan daerah, jumlah peserta, waktu, dan lokasi. Instansi dapat menyampaikan persoalan prioritas agar fasilitator menyiapkan pembahasan yang lebih relevan.