Koperasi membutuhkan pengelolaan yang tertib agar tujuan pelayanan anggota dapat berjalan seiring dengan keberlanjutan usaha. Keputusan bisnis, pengelolaan modal, pembagian sisa hasil usaha, pelayanan anggota, serta pertanggungjawaban tidak cukup hanya mengandalkan kebiasaan. Semuanya perlu disusun berdasarkan prinsip koperasi, aturan organisasi, data keuangan, dan keputusan rapat anggota. Bimtek Manajemen Pengelolaan Koperasi membantu pengurus, pengawas, pengelola, dan […]
Bendahara Pengeluaran memegang peran penting dalam ketertiban pelaksanaan anggaran perangkat daerah. Tugasnya tidak hanya melakukan pembayaran, tetapi juga menguji kelengkapan dokumen, mengelola uang persediaan, mencatat transaksi, memungut dan menyetorkan pajak, melakukan rekonsiliasi, serta menyusun laporan pertanggungjawaban yang dapat diverifikasi. Bimtek Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran membantu peserta memahami alur kerja tersebut sebagai satu kesatuan. Pembahasan […]
Pengelolaan rumah sakit menuntut keterpaduan antara pelayanan klinis, tata kelola organisasi, keselamatan pasien, sumber daya manusia, keuangan, logistik, teknologi informasi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Ketika fungsi-fungsi tersebut berjalan sendiri-sendiri, rumah sakit berisiko menghadapi keterlambatan pelayanan, pemborosan sumber daya, data yang tidak konsisten, serta tindak lanjut mutu yang tidak tuntas. Bimtek Manajemen Rumah Sakit dirancang untuk […]
Penyelenggaraan pemilihan umum memerlukan pemahaman regulasi, tata kelola, integritas, koordinasi, dan kesiapan administrasi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum masih berstatus berlaku, tetapi telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 serta dipengaruhi sejumlah putusan pengadilan. Bimtek regulasi dan tata kelola penyelenggaraan Pemilu membantu aparatur dan pemangku kepentingan memahami kerangka hukum secara […]
Sesuai dengan konsep Nawa Cita yang telah disiarkan oleh Bapak Presiden RI bahwa desa akan dijadikankan sebagai pusat atau roda Pertumbuhan Ekonomi. Desa juga akan ditetapkan sebagai basis pembangunan suatu negara yang awali dari desa. Oleh karnanya Pemerintah sekarang ini sering mendorong berbagai upaya dan usaha agar disetiap Desa dapat membangun dan mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif […]
Penyusunan Renstra, Untuk menyusun suatu Perencanaan Pembangunan Daerah hal ini dimaksudkan agar dapat menetapkan arah kebijakan pembangunan yang dapat membantu kebutuhan masyarakat. Tujuan dibuatnya arah kebijakan suatu daerah agar dapat dimasukkan dalam sebuah dokumen perencanaan pembangunan. Hal ini untuk mencermati dinamika pertumubuhan ekonomi suatu daerah. Berdasarkan undang–undang 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, […]
Untuk kelangsungan suatu layanan kesehatan, Rumah Sakit (RS) seharusnya dapat menyediakan suatu sarana ataupun prasarana layanan kesehatan yang cepat dan multi guna. Kegiatan dimaksud perlu suatu tata kelola yang baik di bidang pengadaan barang/jasa. Seiring dengan fleksibilitas yang dimiliki BLU / BLUD dalam pengelolaan keuangan, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa, maka sangat diperlukan sinkronisasi […]
Bimtek LAKIP adalah Bimbingan teknis mengenai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip). Diketahui bahwa LAKIP adalah produk akhir SAKIP yg mendeskripsikan kinerja yg dicapai instansi pemerintah atas aplikasi dari Program kerja & aktivitas yg didanai oleh APBN/APBD. Penyusunan LAKIP menurut perputaran anggraan yg berjalan dalam 1 tahun. Dalam pembuatan LAKIP wajib dapat memilih besaran kinerja yg […]
KUA dan PPAS adalah dua dokumen penting dalam pembahasan penganggaran daerah. KUA merupakan Kebijakan Umum APBD, sedangkan PPAS adalah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Bagi pembaca yang mencari penjelasan “KUA PPAS adalah”, titik awalnya sederhana: keduanya membantu menerjemahkan arah kebijakan dan prioritas daerah ke dalam kerangka penganggaran, tanpa menggantikan dokumen perencanaan maupun dokumen anggaran lainnya. […]
Organisasi penyelenggaraan pelayanan publik dapat melakukan kerja sama dalam bentuk penyerahan sebagian tugas penyelenggaraan pelayanan publik kepada pihak lain, dengan syarat kerja sama tersebut tidak menambah beban bagi masyarakat. Menyediakan pelayanan publik yang terbaik mendorong semua organisasi penyelenggaraan pelayanan publik yang bergerak dalam jasa pelayanan membenahi dirinya untuk lebih dapat memberikan pelayanan sesuai dengan yang […]