Pusdiklat Pemendagri

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri

Sinkronisasi RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa: Alur Kerja dan Checklist

Panduan menyelaraskan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa melalui alur kerja, checklist konsistensi, serta rujukan regulasi terbaru.
Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang/Jasa: Prinsip, Isi, dan Kesalahan yang Harus Dihindari

Spesifikasi teknis pengadaan barang/jasa bukan sekadar daftar ukuran, bahan, atau fitur. Dokumen ini menerjemahkan kebutuhan organisasi menjadi persyaratan yang dapat dipahami oleh calon penyedia, diperiksa oleh tim pengadaan, dan diuji ketika hasil pekerjaan diserahterimakan. Jika rumusannya kabur, terlalu mengunci, atau…
KUA-PPAS Adalah: Pengertian, Isi, Perbedaan, dan Alur Penyusunannya

KUA-PPAS adalah Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Pahami pengertian, isi, perbedaan, dan alur penyusunannya.
Cara Menyusun Indikator Kinerja BLUD Puskesmas: Keuangan, Layanan, dan Manfaat

Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memberi ruang fleksibilitas agar Puskesmas dapat merespons kebutuhan layanan dengan lebih cepat. Namun, fleksibilitas tersebut baru bernilai apabila hasilnya dapat diukur. Karena itu, indikator kinerja BLUD Puskesmas sebaiknya tidak berhenti pada penyerapan anggaran…
Perjanjian Kinerja BLUD Puskesmas: Unsur, Target, dan Cara Evaluasinya

Perjanjian kinerja BLUD Puskesmas bukan sekadar dokumen penandatanganan antara kepala daerah dan pemimpin BLUD. Dokumen ini seharusnya menjadi penghubung antara mandat pelayanan, rencana kerja, anggaran, target keuangan, manfaat bagi masyarakat, dan proses evaluasi. Apabila perjanjian kinerja hanya berisi target umum,…
Cara Menyusun Matriks Pengembangan Kompetensi ASN Berdasarkan Kesenjangan Kompetensi

Program pengembangan kompetensi ASN sering dimulai dari daftar pelatihan yang tersedia. Cara tersebut terlihat praktis, tetapi berisiko menghasilkan kegiatan yang tidak menjawab kebutuhan jabatan maupun persoalan kinerja. Instansi memerlukan alat kerja yang menghubungkan data pegawai, standar kompetensi jabatan, kesenjangan kinerja,…

Beranda

Bimtek dan Diklat untuk Aparatur Pemerintah Daerah

Pusdiklat Pemendagri menyelenggarakan bimbingan teknis dan pelatihan untuk OPD, DPRD, BLUD, desa, dan BUMD: keuangan dan APBD, pengadaan barang/jasa, aset, kepegawaian, hingga pemerintahan. Jadwal rutin setiap bulan, bisa juga diadakan sesuai permintaan instansi.

Chat WhatsApp 0812 943 77777 Telepon Sekarang Lihat jadwal bulan ini

Program yang paling banyak dicari

Perencanaan & Penganggaran Daerah
RKPD, KUA-PPAS, Renja, RKA, dan RAPBD berbasis kinerja Management of Training (MOT)
Untuk pengelola pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN Standar Satuan Harga (SSH)
Penyusunan standar harga satuan barang pemerintah daerah Bendahara Penerimaan & Pengeluaran
Tugas, tanggung jawab, dan pertanggungjawaban bendahara Dana Hibah & Bantuan Sosial
Pedoman teknis pemberian, penyaluran, dan pertanggungjawaban Penyusunan HPS / OE
Teknik dan metode harga perkiraan sendiri pengadaan RBA BLUD
Rencana bisnis dan anggaran untuk puskesmas dan RSUD SIPD RI
Penatausahaan keuangan daerah lewat SIPD

Semua bidang pelatihan

Keuangan Daerah · Pengadaan Barang/Jasa · Barang & Aset · Kepegawaian · Pemerintahan Daerah · DPRD · Desa / Lurah / Camat · Kesehatan & Rumah Sakit · Perpajakan · Kearsipan · BUMD / BUMN · Satpol PP · Lihat semua materi

Cara ikut bimtek

Pilih program dan jadwal (atau minta jadwal khusus untuk instansi Anda).
Konfirmasi lewat WhatsApp atau telepon.
Isi formulir registrasi.

Tentang kami

Terdaftar dengan SK Kementerian Hukum & HAM RI No. AHU-0004660.AH.01.07.Tahun 2018.

Sekretariat: Jl. Cemara Ujung Blok 11 No. 2 Lantai 1, Jakarta 14260.

Lokasi kegiatan: Jakarta, Bandung, Batam, Bali, dan kota lain. Lihat galeri kegiatan.

Hubungi kami

WhatsApp / HP: 0812 943 77777
Telepon / Fax: 021-2244.3223
Email: admin@pusdiklatpemendagri.com

Artikel terbaru

The Author

claude-bot