Undang – undang nomor 24 tahun 2013 merupakan amandemen dari undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Saat ini menjadi mekanisme dan tata cara penyusunan profil kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan 13 kejadian peristiwa penting yang mengacu pada undang – undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Penyusunan Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil […]
-
Bukti Transaksi dan Rekonsiliasi: Fondasi Laporan Keuangan Daerah yang Andal
-
Cara Melaporkan SPT Masa melalui Coretax bagi Instansi Pemerintah
-
Checklist Penerapan CDAKB untuk Distributor Alat Kesehatan
-
Tahapan Pilkada: Dari Persiapan hingga Evaluasi Penyelenggaraan
-
Netralitas ASN dalam Pilkada: Batasan, Risiko, dan Langkah Pencegahan
-
Training Supply Chain Management (SCM): Strategi Pengadaan, Persediaan, Gudang dan Distribusi untuk Perusahaan
Bimtek Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Pedoman penyusunan APBD di tahun lalu menjadi acuan Pemda dalam sebuah penyusunan anggaran. Dengan harapan peraturan tersebut dapat berfungsi sebagai konsep dasar dalam pengoptimalisasian pedoman dalam hal manajemen keuangan yang sudah diintegerasi. Selain itu harus efektif dan akuntabel yang sesuai dengan tujuan APBD beserta fungsinya. Dalam memahami pedoman tersebut, masyarakat harus mengetahui dengan pasti segala […]
Bimtek Diklat Penerapan Program Aplikasi Simda Keuangan Berbasis Akrual
Inovasi baru di dalam suatu pemerintahan merupakan hal yang cukup penting, walaupun banyak yang belum bisa memahami hal itu. Namun dengan adanya beragam inovasi di pemerintah, maka cara kerja dan pengelolaan segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan bisa dikerjakan dengan mudah. Salah satunya yaitu penerapan program aplikasi simda keuangan berbasis akrual dalam lingkungan pemerintahan daerah […]
Bimtek / Diklat Pedoman Teknis Pemberian Dana Hibah Dan Bantuan Sosial
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki caranya masing-masing dalam hal pengelolaan keuangannya. Baik carapengelolaan maupun pedoman teknis pemberian bantuan sosial dan dana hibah. Selain itu kedua pemerintahan tersebut juga memiliki auditor independen negara yang bisa melihat perbedaan atau persamaannya, mengenai pengelolaan keuangannya masing-masing. Salah satu perbedaan yang tampak dari kedua pengelolaan keuangan tersebut, bisa dilihat […]
Bimtek / Diklat Tata Cara Menghitung Biaya Iuran, Klaim Dan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian
Bagi setiap pegawai negeri sipil, fasilitas yang diberikan pemerintah merupakan salah satu kelebihan dalam pekerjaannya. Karena pemberian jaminan dalam hal kecelakaan dan kematian menjadi hal yang sangat penting. Jaminan kecelakaan kerja serta jaminan kematian biasanya diberikan kepada setiap pegawai negeri sipil dalam bentuk uang tunai. Sehingga diaturlah peraturan pemerintah mengenai tata cara menghitung biaya iuran, […]
Bimtek Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah memerlukan kesesuaian antara regulasi, basis data, proses pemungutan, pelayanan wajib pajak, penatausahaan, dan pelaporan. Perubahan kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 membuat pemerintah daerah perlu meninjau kembali kebijakan, prosedur, dan kompetensi aparaturnya. Bimtek Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dirancang […]
Pelatihan Peran Satpol PP dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Satpol PP tidak hanya hadir pada saat penertiban. Perannya juga mencakup pencegahan gangguan, pembinaan, perlindungan masyarakat, dukungan penegakan Perda dan Perkada, serta koordinasi untuk menjaga penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perlu jadwal, undangan, atau surat penawaran? Hubungi tim kami untuk mendiskusikan kebutuhan peserta dan instansi Anda. Tanya via WhatsAppTelepon Sekarang Mengapa pelatihan ini diperlukan? Tata kelola yang […]
Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja
Profesionalitas Satpol PP dibentuk melalui penguasaan kewenangan, komunikasi, pengendalian diri, keselamatan, dokumentasi, dan koordinasi. Bimtek peningkatan kapasitas SDM membantu anggota menjalankan tugas secara tegas, proporsional, dan akuntabel. Perlu jadwal, undangan, atau surat penawaran? Hubungi tim kami untuk mendiskusikan kebutuhan peserta dan instansi Anda. Tanya via WhatsAppTelepon Sekarang Mengapa pelatihan ini diperlukan? Situasi lapangan dapat berubah […]
Bimtek Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja
Jabatan fungsional Polisi Pamong Praja menuntut keterhubungan antara tugas jabatan, kompetensi, bukti kerja, penilaian kinerja, dan pengembangan karier. Pelatihan ini membantu pejabat fungsional serta pengelola kepegawaian menata pekerjaan secara terukur. Perlu jadwal, undangan, atau surat penawaran? Hubungi tim kami untuk mendiskusikan kebutuhan peserta dan instansi Anda. Tanya via WhatsAppTelepon Sekarang Mengapa pelatihan ini diperlukan? Kesulitan […]
Bimtek Kebijakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat bagi Satpol PP
Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat memerlukan kebijakan yang jelas, proporsional, terkoordinasi, dan menghormati hak warga. Bimtek ini berfokus pada cara pemerintah daerah menerjemahkan Perda dan Perkada menjadi rencana serta prosedur lapangan. Perlu jadwal, undangan, atau surat penawaran? Hubungi tim kami untuk mendiskusikan kebutuhan peserta dan instansi Anda. Tanya via WhatsAppTelepon Sekarang Mengapa pelatihan ini […]