Seperti yang sudah kita ketahui bahwa penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah merupakan rutinitas kegiatan tahunan SKPD. Pertanggungjawaban pada setiap anggaran yang telah diterima wajib ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran tersebut. Tujuan dari pelaksanaan laporan itu adalah untuk mengetahui berapa banyak anggaran yang sudah terealisasi. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menyusun laporan keuangan SKPD adalah, pertama-tama […]
Metode pembuatan anggaran dilakukan dengan cara metode tradisional atau yang biasa disebut dengan item line budget. Namun kini sudah ada yang lebih modern yakni, sistem penyusunan anggaran berbasis kinerja. Penyusunan anggaran dengan sistem tersebut tidak berdasar pada analisa setiap kegiatan yang harus disambungkan dengan tujuan tertentu. Bimtek Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Penyusunan anggaran itu […]
Dalam melaksanakan penatausahaan di bidang keuangan desa, kepala desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa dilakukan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dimulai, hal itu juga harus berdasarkan keputusan dari kepala desa. Bendahara desa adalah salah satu dari perangkat desa yang ditunjuk khusus oleh kepala desa dalam rangka pelaksanaan APBD. Bimtek Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan […]
Penyusunan Renja, Pemerintah daerah (Pemda) mewajibkan setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk menyusun sebuah Rencana Kerja (Renja) selama 1 tahun. Hal ini memiliki fungsi yaitu sebagai pedoman kerja dan bertujuan untuk menterjemahkan isi dari perencanaan strategis dalam waktu 5 tahun yang dituangkan ke dalam rencana kerja. Pedoman penyusunan dan pengendalian renja SKPD dan RKPD […]
Didalam Mekanisme pada pengelolaan hibah telah diatur sedemikian rupa dalam perdirjen perbendaharaan mengenai tata cara pengesahan hibah langsung yang berbentuk uang, serta pencapaian memo dalam pencatatan hibah langsung yang berbentuk barang, jasa, serta surat-surat berharga. Pendapatan hibah langsung adalah jenis penerimaan hibah yang diterima secara langsung. Untuk pencairan dananya tidak dilakukan melalui KPPN tapi pengesahannya […]
Pemerintah daerah menyusun mekanisme serta prosedur pertanggungjawaban dalam hal pelaksanaan APBD yang sudah ditetapkan oleh peraturan atau keputusan daerah yang bersangkutan. Pelaksanaan APBD biasanya meliputi pelaksanaan dalam anggaran pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan. Bimtek Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Setiap penerimaan daerah dan juga pengeluaran daerah yang terjadi di pemerintah daerah, tentunya harus dikelola dengan […]
Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025: Implementasi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 mengacu pada sejumlah peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor […]
Sosialisasi Perpres No. 10 Tahun 2015 Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota serta Mekanisme Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah merupakan hal yang sangat penting dan krusial. Jika hal itu tidak dilakukan dengan baik atau terdapat kesalahan sedikit saja maka akibatnya akan sangat fatal sekali. Penghitungan dana alokasi umum pada masing-masing daerah di […]
Setiap awal tahun BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) melaksanakan audit laporan keuangan pemerintah khususnya pengumpulan data-data. Sesuai yang telah diamanatkan Undang-Undang (UU) No. 17 tahun 2003 mengenai Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyampaikan dan menyusun laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Diklat / Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah Berdasarkan […]
Pengertian Basis Akrual adalah Basis akuntansi dimana suatu peristiwa akuntansi atau transaksi ekonomi dicatat, diakui, dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual, Dalam hal ini Pemerintah Daerah harus menyediakan tiga hal, diantaranya : (1). Kelembagaan, yakni penataan […]