Bagi setiap pegawai negeri sipil, fasilitas yang diberikan pemerintah merupakan salah satu kelebihan dalam pekerjaannya. Karena pemberian jaminan dalam hal kecelakaan dan kematian menjadi hal yang sangat penting. Jaminan kecelakaan kerja serta jaminan kematian biasanya diberikan kepada setiap pegawai negeri sipil dalam bentuk uang tunai. Sehingga diaturlah peraturan pemerintah mengenai tata cara menghitung biaya iuran, […]
-
Bimtek Implementasi Regulasi Lingkungan Hidup: Perizinan, AMDAL, dan Pengawasan
-
Bimtek Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
-
Laporan pertanggungjawaban kas
-
Kebijakan dan Sistem Akuntansi berbasis SAK dan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
-
Efektivitas Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
-
Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang Kuat untuk Menjamin Akuntabilitas Keuangan BLU
Bimtek Diklat Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah
Dalam meningkatkan ketertiban dalam administrasi mengenai pengelolaan PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan, Dirjen pajak telah mengeluarkan peraturan baru yang tertulis dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-12/PJ/2010 yang terkait dengan nomor objek PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini dilakukan untuk kepentingan masyarakat dalam tertib bayar pajak. Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah […]
Pelatihan Peran Serta Polisi Pamong Praja dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berkualitas
Salah satu tujuan dibentuknya Polisi Pamong Praja adalah untuk menciptakan yang namanya Government Security and Good Government. Karenanya, sebagai aparatur pemerintah daerah, Polisi Pamong Praja ini memiliki peran dan kedudukan yang luas, terutama dalam hal menciptakan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat. Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai SDM Satpol PP maka kami akan mengadakan Bimtek / Diklat […]
Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja
Berita mengenai aksi Polisi Pamong Praja dalam menertibkan termasuk melakukan penggusuran sudah seringkali kita lihat, dan memang Polisi Pamong Praja ini adalah salah satu kekuatan yang posisinya paling depan dan selalu diandalkan dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum. Polisi Pamong Praja ini juga merupakan bagian dari unit kerja pemerintah daerah, karenanya, para personilnya dituntut untuk […]
Bimtek Pelatihan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja
Pada dasarnya, jabatan fungsional merupakan jabatan teknis yang jelasnya tidak tercantum di dalam struktur organisasi, tetapi, jabatan ini begitu diperlukan kaitannya dengan pelaksanaan tugas-tugas pokok di dalam organisasi pemerintah. Sesuai dengan namanya, jabatan fungsional ini bisa diartikan sebagai kedudukan, yang menunjukkan tanggung jawab, hak, tugas serta wewenang seorang PNS atau Pegawai Negeri Sipil dalam suatu […]
Bimtek Pelatihan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satpol PP
Berbagai pertimbangan dalam melaksanakan ketentuan pada Pasal 256 ayat 7 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, pada tanggal 3 Mei 2018, Presiden RI telah menandatangani Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 mengenai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, status Satpol PP serta PPNS di […]
Bimtek Pelatihan Manajemen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Manajemen kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sistem administrasi yang wajib dimiliki oleh setiap pemerintahan daerah. Manajemen kependudukan dan pencatatan sipil ini ada kaitannya dengan pembangunan wilayah daerah yang bersangkutan. Supaya berbagai sumber daya manusia yang berkecimpung dalam manajemen kependudukan dan pencatatan sipil ini profesionalitas kerjanya bisa meningkat, kiranya memang perlu diberikan bimtek manajemen kependudukan dan pencatatan […]
Bimtek Diklat Optimalisasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik
Optimalisasi sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE), merupakan sebuah sistem elektronik yang melayani perizinan dan nonperizinan yang sudah terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian atau lembaga pemerintahan. Yang digunakan untuk mempercepat proses pelayanan publik yang berbelit. SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik) SPIPISE memiliki tujuan yaitu mewujudkan layanan masyarakat dan […]
Bimtek / Pelatihan Optimalisasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
Optimalisasi rencana umum Penanaman Modal mulai di tingkatkan saat ini untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. RUPM adalah rencana yang sifatnya jangka panjang, fungsinya untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan kepentingan sektoral yang terkait. Agar tidak terjadi menyebabkan kesalahan penetapan prioritas. RUPM dialaksanakan sesuai dengan pasal UU No. 25 Tahun 2007 yang berisi tentang penanaman modal. Pemerintah telah […]
Bimtek / Pelatihan Metode Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal
Metode penyusunan laporan kegiatan penanaman modal harus dipahami oleh setiap pebisnis agar tidak terjadi kesalahan setelah modal di investasikan, dengan di lakukan pembuatan laporan di harapkan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi yang semakin baik. Investasi di bidang keuangan sangat menguntungkan, baik bagi investor maupun penerima investasi. Sesuai dengan peraturan yang tertera dalam Undang-Undang No. 25 Tahun […]