Penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban bendahara merupakan bagian penting dalam pelaksanaan APBD. Setiap penerimaan dan pengeluaran harus dicatat, didukung dokumen yang sah, dikendalikan, direkonsiliasi, dan disampaikan melalui laporan yang dapat diuji. Ketertiban proses ini membantu perangkat daerah menjaga akuntabilitas serta mengurangi risiko kesalahan administrasi. Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, serta bendahara pembantu memiliki ruang lingkup tugas yang […]
Pelatihan regulasi pengadaan terbaru: Perpres 46 Tahun 2025, perencanaan, produk dalam negeri, UMK, pemilihan penyedia, kontrak, dan pengadaan desa.
Pelatihan PP Nomor 10 Tahun 2011: perencanaan pinjaman luar negeri, penerimaan hibah, perjanjian, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi.
Pelatihan SPKN: prinsip pemeriksaan, etika dan independensi, risiko, bukti, dokumentasi, pelaporan, serta tindak lanjut pemeriksaan keuangan negara.
Reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan proses penelaahan yang membantu kepala daerah memperoleh keyakinan terbatas mengenai keandalan informasi sebelum laporan keuangan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Reviu bukan audit dan bukan sekadar pemeriksaan kelengkapan berkas. Proses ini menelusuri hubungan antara transaksi, pencatatan, rekonsiliasi, pengungkapan, dan penyajian laporan berbasis akrual. Bimtek Pelaksanaan Reviu atas Laporan […]
Bimtek bendahara pemerintah daerah membahas perencanaan kas, penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, pembukuan, rekonsiliasi, serta pertanggungjawaban sesuai PP 12/2019 dan Permendagri 77/2020.
Pelatihan penyusunan neraca dan laporan keuangan pemerintah daerah: saldo awal, transaksi, penyesuaian, rekonsiliasi, saldo akhir, dan hubungan antar-laporan.
Pelatihan penyusunan anggaran berbasis kinerja: merumuskan sasaran, indikator, target, keluaran, hasil, kebutuhan biaya, serta evaluasi kinerja anggaran.
Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa memastikan setiap penerimaan, pengeluaran, serta pembiayaan APB Desa dapat ditelusuri, didukung bukti yang sah, dan dilaporkan secara tepat waktu. Proses ini bukan sekadar pekerjaan pencatatan, melainkan bagian penting dari transparansi, pengendalian, dan akuntabilitas pemerintahan desa. Penatausahaan yang tertib membantu pemerintah desa menjaga transparansi dan akuntabilitas APB Desa. Dalam kerangka yang […]
Renja Perangkat Daerah dan RKPD merupakan dua dokumen tahunan yang saling terhubung dalam perencanaan pembangunan daerah. RKPD menerjemahkan arah pembangunan daerah ke dalam prioritas dan sasaran tahunan, sedangkan Renja Perangkat Daerah menjabarkan kontribusi setiap perangkat daerah melalui program, kegiatan, indikator, target, lokasi, kelompok sasaran, dan kebutuhan pendanaan. Kualitas kedua dokumen tersebut menentukan apakah rencana pembangunan […]