Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2027: Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 merupakan bagian penting dalam proses perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. APBD menjadi instrumen utama dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, serta pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah. Dalam penyusunan APBD Tahun 2027, pemerintah daerah perlu memperhatikan keselarasan antara kebijakan pemerintah […]
Sosialisasi Perpres No. 10 Tahun 2015 Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota serta Mekanisme Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah merupakan hal yang sangat penting dan krusial. Jika hal itu tidak dilakukan dengan baik atau terdapat kesalahan sedikit saja maka akibatnya akan sangat fatal sekali. Penghitungan dana alokasi umum pada masing-masing daerah di […]
Bimtek Keuangan. Bimbingan Teknis atau disingkat Bimtek adalah suatu kegiatan yang diperuntukkan untuk memberikan bantuan yang umumnya berupa tuntunan, bisa juga dalam bentuk nasehat untuk menyelesaikan suatu masalah/persoalan yang sifatnya teknis. Bimbingan Teknis / Bimtek merupakan suatu kegiatan pelatihan serta pengembangan pengetahuan dan kemampuan yang dapat di pergunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi oleh […]
Pemerintah telah mengatur didalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya diterbitkan lagi 2 Peraturan pemerintah (PP) yaitu PP NO. 43 Tahun 2014 serta PP NO. 60 Tahun 2014 tentang desa dan ada 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yaitu Permendagri No.111, 112, 113, 114 Tahun 2014 sebagai turunan pelaksanaan UU No.6 tahun 2014 […]
Analisis Jabatan (ANJAB) membantu instansi pemerintah memahami pekerjaan yang benar-benar harus dilaksanakan, tanggung jawab setiap jabatan, hasil kerja yang diharapkan, serta kualifikasi yang diperlukan. Informasi tersebut dibutuhkan agar penempatan dan pengembangan pegawai tidak hanya berdasarkan kebiasaan, tetapi berdasarkan kebutuhan organisasi. Gagasan utama artikel lama ini tetap relevan: penguatan kapasitas aparatur perlu didukung oleh informasi jabatan […]
Laporan keuangan instansi pemerintah bukan sekadar keluaran aplikasi atau dokumen yang disusun menjelang pemeriksaan. Laporan merupakan hasil dari rangkaian penganggaran, pelaksanaan transaksi, penatausahaan, pengelolaan aset, rekonsiliasi, penyesuaian, konsolidasi, dan pengungkapan yang berlangsung sepanjang periode pelaporan. Artikel lama ini menekankan pentingnya saldo awal, jurnal, buku besar, neraca saldo, dan komponen laporan. Prinsip tersebut tetap dipertahankan. Namun, […]
Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi ketika hak, kewajiban, atau peristiwa ekonomi terjadi, bukan hanya ketika kas diterima atau dibayarkan. Dalam pemerintah daerah, penerapan basis akrual membantu menghasilkan informasi keuangan yang lebih lengkap mengenai pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Gagasan utama artikel lama ini tetap relevan: keberhasilan pelaporan berbasis akrual […]
Pemberdayaan masyarakat desa membutuhkan proses yang terencana, partisipatif, dan sesuai dengan kondisi setempat. Persoalan ekonomi, daya beli, akses transportasi, energi, kondisi geografis, serta kualitas pelayanan dapat berbeda pada setiap desa. Karena itu, solusi tidak seharusnya ditentukan hanya dari luar, tetapi dibangun bersama masyarakat melalui pemetaan masalah dan potensi. Fasilitator membantu masyarakat desa mengenali masalah, potensi, […]
Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dibentuk untuk mengelola potensi, pelayanan, aset, dan kegiatan ekonomi yang memberi manfaat bagi masyarakat desa. Keberhasilannya tidak cukup diukur dari banyaknya unit usaha. BUM Desa membutuhkan pilihan usaha yang realistis, tata kelola yang jelas, modal yang terukur, pencatatan yang tertib, dan pertanggungjawaban yang dapat dipercaya. Bimtek Pengelolaan dan Pengembangan […]
Pengelolaan keuangan daerah membutuhkan pembagian peran yang jelas antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD, PPTK, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, serta unit akuntansi dan pelaporan. Kesalahan administrasi sering terjadi bukan karena satu petugas bekerja sendiri, tetapi karena dokumen, otorisasi, pencatatan, dan rekonsiliasi tidak membentuk satu alur yang konsisten. Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah […]