Setelah adanya sistem otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki hak dan berkewenangan untuk mengatur serta melaksanakan pemerintahannya sendiri. Oleh sebab itu, pemerintah daerah diharuskan untuk kreatif dalam mendapatkan sumber dana, sehingga mampu menunjang keuangan dan pembangunan daerah. Salah satu sumber dana daerah berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini be mempunyai tujuan tertentu, yaitu […]
Tag: Lembaga Diklat Pemerintahan
Bimtek Diklat Pengelolaan Pajak PBB dan BPHTB
PBB dan BPHTB sebelum adanya Undang-undang PDRD No. 28 tahun 2009, dialokasikan ke daerah dengan proporsi tertentu. Setelah pergantian Undang-undang, pajak ini seutuhnya menjadi milik daerah. Pemungutan pajak ini sudah dilakukan mulai 1 Januari 2011 (BPHTB) dan 1 Januari 2014 (PBB). Pemerintah juga sudah memberi fasilitas ke daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut adalah Pengelolaan […]
Pelatihan Penyuluhan Pajak Daerah
Pajak daerah merupakan salah satu bentuk kontribusi wajib untuk daerah bagi perseorangan pribadi dan badan instansi. Pajak ini bersifat memaksa dan wajib pajak harus membayarkan pajak tanpa mendapatkan timbal balik secara langsung. Secara legalitas, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan ketetapan pemerintah. Pajak daerah ini nantinya akan digunakan untuk keperluan daerah terkait demi kemakmuran rakyat. […]
Bimtek Diklat Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah serta Pedoman Pengelolaan Perpajakan Bagi Bendahara Pemerintah
Pajak di definisikan sebagai kontribusi wajib masyarakat atau instansi terhadap negara, bersifat memaksa, dan telah diatur dalam undang-undang. Wajib pajak bersedia membayarkan pajaknya tanpa mendapatkan imbalan apapun secara langsung karena uang pajak ini nantinya akan digunakan negara untuk keperluan dan kesejahteraan bangsa. Wajib pajak ternyata tidak hanya perseorangan pribadi, tetapi kewajiban perpajakan bagi instansi pemerintahan […]
Bimtek Diklat Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah
Dalam meningkatkan ketertiban dalam administrasi mengenai pengelolaan PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan, Dirjen pajak telah mengeluarkan peraturan baru yang tertulis dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-12/PJ/2010 yang terkait dengan nomor objek PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini dilakukan untuk kepentingan masyarakat dalam tertib bayar pajak. Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah […]
Bimtek / Pelatihan Tata Cara Pengisian Dan Pelaporan Pengisian e-SPT Bagi Instansi Pemerintah
e-SPT (elektronik Surat Pemberitahuan) merupakan surat laporan pajak SPT dalam bentuk elektronik. Aplikasi ini sudah dikeluarkan pemerintah sejak tahun 2008, sayangnya masih jarang digunakan wajib pajak. Selain karena kurangnya ketaatan wajib pajak, ternyata banyak juga wajib pajak yang tidak mengetahui tata cara menggunakan e-SPT. Sehingga, wajib pajak lebih memilih cara yang manual. Sebelum mengetahui tata cara […]
Diklat / Bimtek Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017
RTRWN (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional) merupakan suatu dokumen rencana ruang yang mengatur peruntukan fungsi pada seluruh wilayah negara Indonesia. Selanjutnya dokumein ini berlaku secara nasional sehingga menjadi acuan dalam penyusunan rencana tata ruang pada level Provinsi, Kota / Kabupaten. Adapun peranan tata ruang, pada hakekatnya dimaksudkan untuk mencapai pemanfaatan sumber daya optimal dengan sedapat […]
Diklat / Bimtek Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
Pengadaan Barang / Jasa di desa diatur dalam Perka LKPP (Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) Nomor 13 Tahun 2013 dan Perka No. 22 Tahun 2015. Sedangkan Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa yang bersumber dari APB Desa, diatur dalam Peraturan Walikota/Bupati. Tahap-tahap dalam Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tahapan-tahapan yang harus […]
Bimtek dan Sosialisasi Penjelasan Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah
Dalam melakukan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), tentunya membutuhkan tata cara khusus yang belum tentu sama dengan Pemilihan Gubernur, atau Pemilihan Presiden. Secara garis besar mungkin sama, tapi ada beberapa hal yang berbeda. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang politik pada umumnya, dan Pemilihan Kepala Daerah pada khususnya, memerlukan Sosialisasi dan Penjelasan Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) agar masyarakat […]
Diklat / Bimtek Peningkatan Tupoksi Staf Ahli Dalam Mendukung Kinerja Pemerintahan Daerah
Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi ) atau sering disebut sebagai team kreator Pemerintahan. ini adalah satuan tugas yang terdiri atas beberapa orang atau beberapa team yang bertugas membantu tugas pemerintahan, namun posisinya diluar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Secara umum orang menganggap staf ahli itu adalah posisi sementara atau dengan kata lain posisi pinggiran, untuk […]