Bimtek / Diklat DPRD Reses menjadi ruang anggota DPRD menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. Agar aspirasi tidak berhenti sebagai daftar usulan, hasil reses perlu didokumentasikan, diverifikasi, dikelompokkan, dan ditelaah dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah. Bimtek Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD membantu anggota DPRD dan sekretariat membangun proses yang tertib, transparan, serta dapat ditindaklanjuti. […]
-
Checklist Penerapan CDAKB untuk Distributor Alat Kesehatan
-
Tahapan Pilkada: Dari Persiapan hingga Evaluasi Penyelenggaraan
-
Netralitas ASN dalam Pilkada: Batasan, Risiko, dan Langkah Pencegahan
-
Training Supply Chain Management (SCM): Strategi Pengadaan, Persediaan, Gudang dan Distribusi untuk Perusahaan
-
Perencanaan dan Penganggaran BLU: Hubungan RSB, RBA, dan Target Kinerja
-
Kebijakan dan Tata Kelola BLU: Prinsip, Pembagian Peran, dan Penerapannya
Bimtek Pengelolaan Dokumen Elektronik Pemerintah
Bimtek / Diklat Kearsipan Daerah Dokumen elektronik tidak cukup hanya dipindai dan disimpan dalam folder. Instansi harus memastikan dokumen dapat ditemukan, dipercaya keasliannya, dilindungi dari perubahan tanpa hak, tersedia ketika dibutuhkan, dan dikelola sesuai retensi. Bimtek Pengelolaan Dokumen Elektronik Pemerintah membantu instansi membangun proses digital yang terhubung dengan tata naskah dinas, kearsipan, keamanan informasi, dan […]
Bimtek Keprotokolan dan Master of Ceremony (MC) Pemerintah
Acara resmi memerlukan ketepatan tata tempat, tata upacara, tata penghormatan, susunan acara, dan koordinasi antarpelaksana. MC menghubungkan seluruh rangkaian acara, sedangkan petugas protokol memastikan penghormatan diberikan sesuai kedudukan dan ketentuan. Bimtek Keprotokolan dan Master of Ceremony (MC) Pemerintah menggabungkan pemahaman regulasi dengan latihan teknis penyelenggaraan acara. Perlu jadwal, undangan, atau surat penawaran? Hubungi tim kami […]
Bimtek Manajemen Kehumasan Pemerintah dan Komunikasi Publik
Kehumasan pemerintah berperan menerjemahkan kebijakan menjadi informasi yang mudah dipahami sekaligus membawa aspirasi publik sebagai masukan organisasi. Tugas ini memerlukan perencanaan komunikasi, pengelolaan media, ketepatan data, dan respons yang terkoordinasi. Bimtek Manajemen Kehumasan Pemerintah dan Komunikasi Publik membantu pengelola humas menyusun komunikasi yang akurat, cepat, empatik, dan dapat dipertanggungjawabkan. Perlu jadwal, undangan, atau surat penawaran? […]
Bimtek Kearsipan Elektronik dan Pengelolaan Arsip Digital Pemerintah
Kearsipan elektronik bukan sekadar memindai dokumen kertas lalu menyimpannya dalam folder komputer. Sistem yang baik harus menjaga keautentikan, keutuhan, keterpercayaan, ketersediaan, keamanan, serta konteks arsip sejak diciptakan sampai disusutkan. Pengelolaan arsip elektronik memerlukan klasifikasi, metadata, akses, keamanan, retensi, dan pemeliharaan berkelanjutan. Bimtek Kearsipan Elektronik bagi Instansi Pemerintah membantu arsiparis, pengelola persuratan, administrator aplikasi, sekretariat, unit […]
Bimtek Teknik Penyusunan SOP UKPBJ
Standar Operasional Prosedur (SOP) membantu Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) menjalankan layanan secara konsisten, terukur, dan dapat diaudit. Istilah ULP/KLDI yang digunakan pada naskah lama kini perlu dibaca dalam konteks kelembagaan UKPBJ pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Bimtek Teknik Penyusunan SOP UKPBJ ditujukan bagi pimpinan UKPBJ, pengelola pengadaan, pokja pemilihan, pejabat pengadaan, PPK, pengelola […]
Bimtek Pengelolaan Kinerja dan Karier JF Pengadaan Barang/Jasa
Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) membutuhkan kompetensi teknis, integritas, dokumentasi kinerja, dan pengembangan karier yang terencana. Pengelolaan kinerja tidak lagi tepat dipahami sebatas menghitung butir kegiatan lama. Aparatur perlu memahami sasaran kinerja, hasil kerja, bukti dukung, pengembangan kompetensi, dan mekanisme kenaikan jenjang sesuai ketentuan yang berlaku. Bimtek Pengelolaan Kinerja dan Pengembangan Karier JF […]
Bimtek Penggunaan, Pemanfaatan, Penilaian, dan Penatausahaan BMN/BMD
Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah (BMN/BMD) mendukung pelayanan publik sekaligus membentuk bagian penting dari neraca pemerintah. Pengelolaannya tidak berhenti pada pencatatan inventaris. Setiap barang harus ditetapkan penggunaannya, dijaga, dimanfaatkan secara tepat, dinilai, dipindahtangankan atau dihapus sesuai kewenangan, serta dilaporkan secara tertib. Pengelolaan BMN/BMD menghubungkan kondisi fisik, dokumen kepemilikan, nilai, penggunaan, dan tanggung jawab […]
Bimtek Teknik Penyusunan HPS/OE Pengadaan Barang/Jasa
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) merupakan hasil perhitungan biaya yang disusun secara profesional berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. HPS membantu menilai kewajaran harga penawaran, mendukung negosiasi pada kondisi yang dibenarkan, serta menjadi salah satu instrumen pengendalian dalam pengadaan barang/jasa. Penyusunan HPS/OE memerlukan sumber data, asumsi, perhitungan, dan dokumentasi yang dapat ditelusuri. Bimtek Teknik Penyusunan HPS/OE ditujukan […]
Bimtek Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tanpa Tender
Pengadaan barang/jasa pemerintah tanpa tender merupakan bagian dari mekanisme pengadaan melalui penyedia yang dapat digunakan apabila syarat, nilai, karakter kebutuhan, dan metode pemilihannya sesuai dengan ketentuan. Istilah “tanpa tender” tidak berarti proses boleh dilakukan tanpa perencanaan, dokumentasi, pembandingan kewajaran harga, atau pertanggungjawaban. Mekanisme pengadaan tanpa tender tetap memerlukan kebutuhan yang jelas, harga wajar, penyedia yang […]