Indonesia adalah negara kesatuan yang memiliki prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, sehingga setiap penguasa adalah wakil rakyat. Wakil-wakil rakyat itu dipilih oleh rakyat pula melalui pemilu yang selalu diadakan setiap tahun sesuai masa kepemimpinan. Mulai dari orang nomor satu di Indonesia yaitu Presiden hingga kepala-kepala di daerah merupakan wakil rakyat. Salah satu […]
-
Checklist Penerapan CDAKB untuk Distributor Alat Kesehatan
-
Tahapan Pilkada: Dari Persiapan hingga Evaluasi Penyelenggaraan
-
Netralitas ASN dalam Pilkada: Batasan, Risiko, dan Langkah Pencegahan
-
Training Supply Chain Management (SCM): Strategi Pengadaan, Persediaan, Gudang dan Distribusi untuk Perusahaan
-
Perencanaan dan Penganggaran BLU: Hubungan RSB, RBA, dan Target Kinerja
-
Kebijakan dan Tata Kelola BLU: Prinsip, Pembagian Peran, dan Penerapannya
Diklat / Bimtek E-Documen untuk menunjang kinerja institusi pemerintahan
Bertambahnya pertumbuhan teknologi dan informasi serta semakin banyaknya lahan rusak akibat konsumsi manusia akan kertas yang tinggi memicu inovasi adanya dokumen elektronik. Berdasarkan UU no.19 tahun 2006 tentang perubahan UU no.11 tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik menambah kuatnya perkembangan E-Documen ini. Pengelolaan dokumen ini sangatlah mudah, hanya menggunakan komputer dan internet. E-Documen untuk […]
Bimtek / Diklat Manajemen Keprotokolan Dan Master Of Ceremony (MC) Sebagai Wujud Peningkatan Wawasan, Ketrampilan Dan Pengetahuan Bagi Humas, Protokol, Dan Master Of Ceremony (MC) Di Daerah
Protokol merupakan serangkaian aturan dalam sebuah kegiatan resmi yang tertulis dan dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada negara, jabatan kepala negara atau menteri. Keprotokolan dan MC biasanya bekerja untuk memandu sebuah acara dari pembukaan hingga penutupan. Menjadi seorang MC harus memiliki beberapa pedoman, yaitu sikap ramah tamah, ketelitian yang tinggi, serta rasa percaya diri yang tinggi. […]
Bimtek / Diklat Manajemen kehumasan di instansi pemerintah
Humas merupakan kaki tangan untuk kelancaran suatu aktivitas. Humas merupakan sumber informasi dan penyalur informasi dari dalam ataupun luar instansi. Kehadiran humas sangat penting terutama dalam pemerintahan, karena humas juga menyalurkan aspirasi dari masyarakat. Sehingga pemerintah dapat dengan bijak mengambil keputusan. Manajemen kehumasan di instansi pemerintah Humas berfungsi untuk memanajemen pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi, […]
Bimtek Kearsipan Elektronik dan Pengelolaan Arsip Digital Pemerintah
Kearsipan elektronik bukan sekadar memindai dokumen kertas lalu menyimpannya dalam folder komputer. Sistem yang baik harus menjaga keautentikan, keutuhan, keterpercayaan, ketersediaan, keamanan, serta konteks arsip sejak diciptakan sampai disusutkan. Pengelolaan arsip elektronik memerlukan klasifikasi, metadata, akses, keamanan, retensi, dan pemeliharaan berkelanjutan. Bimtek Kearsipan Elektronik bagi Instansi Pemerintah membantu arsiparis, pengelola persuratan, administrator aplikasi, sekretariat, unit […]
Bimtek Teknik Penyusunan SOP UKPBJ
Standar Operasional Prosedur (SOP) membantu Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) menjalankan layanan secara konsisten, terukur, dan dapat diaudit. Istilah ULP/KLDI yang digunakan pada naskah lama kini perlu dibaca dalam konteks kelembagaan UKPBJ pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Bimtek Teknik Penyusunan SOP UKPBJ ditujukan bagi pimpinan UKPBJ, pengelola pengadaan, pokja pemilihan, pejabat pengadaan, PPK, pengelola […]
Bimtek Pengelolaan Kinerja dan Karier JF Pengadaan Barang/Jasa
Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) membutuhkan kompetensi teknis, integritas, dokumentasi kinerja, dan pengembangan karier yang terencana. Pengelolaan kinerja tidak lagi tepat dipahami sebatas menghitung butir kegiatan lama. Aparatur perlu memahami sasaran kinerja, hasil kerja, bukti dukung, pengembangan kompetensi, dan mekanisme kenaikan jenjang sesuai ketentuan yang berlaku. Bimtek Pengelolaan Kinerja dan Pengembangan Karier JF […]
Bimtek Penggunaan, Pemanfaatan, Penilaian, dan Penatausahaan BMN/BMD
Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah (BMN/BMD) mendukung pelayanan publik sekaligus membentuk bagian penting dari neraca pemerintah. Pengelolaannya tidak berhenti pada pencatatan inventaris. Setiap barang harus ditetapkan penggunaannya, dijaga, dimanfaatkan secara tepat, dinilai, dipindahtangankan atau dihapus sesuai kewenangan, serta dilaporkan secara tertib. Pengelolaan BMN/BMD menghubungkan kondisi fisik, dokumen kepemilikan, nilai, penggunaan, dan tanggung jawab […]
Bimtek Teknik Penyusunan HPS/OE Pengadaan Barang/Jasa
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) merupakan hasil perhitungan biaya yang disusun secara profesional berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. HPS membantu menilai kewajaran harga penawaran, mendukung negosiasi pada kondisi yang dibenarkan, serta menjadi salah satu instrumen pengendalian dalam pengadaan barang/jasa. Penyusunan HPS/OE memerlukan sumber data, asumsi, perhitungan, dan dokumentasi yang dapat ditelusuri. Bimtek Teknik Penyusunan HPS/OE ditujukan […]
Bimtek Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tanpa Tender
Pengadaan barang/jasa pemerintah tanpa tender merupakan bagian dari mekanisme pengadaan melalui penyedia yang dapat digunakan apabila syarat, nilai, karakter kebutuhan, dan metode pemilihannya sesuai dengan ketentuan. Istilah “tanpa tender” tidak berarti proses boleh dilakukan tanpa perencanaan, dokumentasi, pembandingan kewajaran harga, atau pertanggungjawaban. Mekanisme pengadaan tanpa tender tetap memerlukan kebutuhan yang jelas, harga wajar, penyedia yang […]