Untuk melakukan penyelarasan dan penguatan kebijakan percetapan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dibuat dalam SKB (Salinan Keputusan Bersama) antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas. Salinan Keputusan Bersama (SKB) Antara 4 Kementrian SKB dibuat dan ditandatangai oleh 4 Kementrian […]
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 memuat segala sesuatu yang berkaitan dengan Desa, mulai dari : Pengertian tentang Desa; Pemerintahan Desa; Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa; Badan Permusyawaratan Desa; Musyawarah Desa yang mencakup pertemuan antara Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat Desa; Badan Usaha Milik Desa; Peraturan Desa; Pembangungan Desa; Kawasan Perdesaan; Keuangan Desa; Aset Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam Undang-undang tersebut juga memuat […]
Sedikitnya lima sasaran yang menjadi target untuk direalisasikan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dalam rancangan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Kelima sasaran target tersebut yakni terwujudnya desa tertinggal menjadi desa berkembang sebanyak 10.000 ribu desa, terwujudnya desa berkembang menjadi desa mandiri sebanyak 5.000 desa, terwujudnya revitalisasi […]
Keuangan Desa dikelola oleh Bendahara Desa, semua penerimaan maupun pengeluaran, harus dicatat oleh Bendahara Desa, lalu dibuat rekapitulasi setiap akhir bulan untuk mengetahui saldo akhir Keuangan Desa. Penerimaan secara keseluruhan, baik yang bersumber dari APBN maupun dari hasil usaha swadaya desa itu sendiri. Pengeluaran juga dicatat secara keseluruhan baik pengeluaran untuk program pemerintahan maupun pengeluaran rutin […]
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) bukan sekadar kumpulan angka tahunan. Dokumen ini menggambarkan capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan tugas pembantuan, kualitas data, dan kemampuan pemerintah daerah mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Pemerintah Pusat. Bimtek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) membantu tim penyusun memahami alur pengumpulan data, pembagian tanggung jawab, pengisian indikator, verifikasi bukti dukung, konsolidasi […]
Perencanaan dan evaluasi kinerja aparatur perlu menghubungkan sasaran organisasi, hasil kerja pegawai, dan bukti kinerja. Aparatur pemerintahan daerah memegang peran penting dalam menerjemahkan sasaran pembangunan menjadi pelayanan, program, dan hasil kerja yang dirasakan masyarakat. Karena itu, kinerja pegawai tidak cukup dinilai dari kehadiran atau banyaknya kegiatan. Pemerintah daerah memerlukan perencanaan yang jelas, indikator yang terukur, […]
Program perangkat daerah tidak cukup hanya berisi daftar kegiatan dan kebutuhan anggaran. Setiap program harus menjawab sasaran pembangunan, memiliki indikator yang terukur, menggunakan nomenklatur yang tepat, didukung pagu yang realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui hasil yang dirasakan masyarakat. Bimtek Penyusunan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah membantu aparatur menghubungkan dokumen perencanaan daerah dengan rencana kerja […]
Dana Desa merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Agar memberikan hasil nyata, pengelolaannya harus dimulai dari prioritas yang tepat, data yang dapat dipercaya, dokumen yang tertib, serta pengendalian terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Bimtek Pengelolaan Dana Desa dan Transfer ke Daerah membantu pemerintah […]
Camat, lurah, kepala desa, dan sekretaris desa sama-sama berhadapan langsung dengan kebutuhan masyarakat, tetapi kedudukan, kewenangan, dan hubungan kerjanya tidak identik. Pemahaman yang keliru dapat menimbulkan tumpang tindih tugas, lambatnya pelayanan, lemahnya administrasi, dan tidak jelasnya pertanggungjawaban. Bimtek Peningkatan Kinerja Camat, Lurah, Kepala Desa, dan Sekretaris Desa dirancang untuk membantu aparatur memahami perannya, membangun koordinasi, […]
Alokasi Dana Desa (ADD) perlu dikelola melalui perencanaan yang jelas agar anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar habis dalam satu tahun. Pemerintah desa perlu menghubungkan arah pembangunan, prioritas tahunan, kegiatan, indikator, anggaran, pelaksana, serta bukti pertanggungjawaban dalam satu rangkaian kerja. Bimtek Perencanaan Strategis dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa membantu kepala desa, perangkat desa, Badan […]