Dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 69 ayat 1 disebutkan bahwa Kepala Daerah wajib Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Kepala Daerah yang dimaksudkan disini adalah Tingkat Provinsi (Gubernur) dan Tingkat Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota). Tujuan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini adalah agar hasil laporan menjadi lebih terstruktur dan dapat menyajikan […]
Aparatur Pemerintahan Daerah merupakan sumber daya manusia atau orang pelaksana atau pejabat dalam tingkat Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota, atau Desa), yang memiliki peranan strategis dan tugas serta tanggungjawab yang dibebankan oleh negara. Tugas dan tanggungjawab Aparatur Pemerintahan Daerah adalah menjalankan semua program pemerintahan di daerah, sebagai perpanjangan tangan dari Aparatur Pemerintahan Pusat secara administratif. Mereka bertugas […]
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah orang-orang atau perangkat yang ditugaskan untuk menjalankan fungsi eksekutif dari program pemerintahan di daerah, baik itu tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota. Yang termasuk ke dalam Perangkat Daerah ini adalah Sekretaris Daerah,Sekretaris Desa, Staf Ahli, Sekretaris DPRD, dan lembaga-lembaga lain yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah di tingkat Kecamatan ataupun Kelurahan, […]
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) mendefinisikan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gambaran Desa ideal […]
Seperti diketahui bahwa 3 urutan dari bawah untuk Kepala Pemerintahan adalah : Kepala Desa – Lurah – Camat Kecamatan yang dikepalai oleh Camat membawahi Kelurahan yang dikepalai oleh Lurah, dan Kelurahan membawahi Desa yang dikepalai oleh Kepala Desa. Untuk daerah perkotaan yang tidak memiliki Desa, disebut dengan Rukun Warga atau RW dan dibawah RW ada Rukun […]
Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan kepada Pemerintah/Kepala Desa yang sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta Dana dari Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten, yang diajukan dalam APBD Kabupaten. Paling sedikit 10% dari APBD tersebut adalah milik Desa yang dikelola oleh Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa. Dalam […]
Dalam UU Pemerintahan No. 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas :Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkruen, dan Urusan Pemerintahan Daerah, yang secara detailnya adalah sebagai berikut : Urusan Pemerintahan Absolut, yaitu hal-hal yang tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh daerah, tetapi langsung ditangani oleh Pemerintahan Pusat, yang meliputi Politik Luar Negeri, Hankam, Yustisi, […]
Pengurusan APBD merupakan proses pelaksanaan APBD yang diatur dalam pelaksanaan pemungutan penerimaan daerah, dan pelaksanaan penyaluran dalam hal pengeluaran daerah. Dalam pelaksanaannya APBD menganut sistem pengurusan dibentuk menjadi 2 macam kepengurusan. Bentuk kepengurusan yang terdapat pada pelaksanaan APBD, diantaranya sebagai berikut : 1. Pengurusan dalam bidang administrasi, yaitu adanya wewenang dalam mengadakan suatu tindakan untuk […]
Pedoman penyusunan APBD menjadi acuan Pemda dalam sebuah penyusunan anggaran. Dengan harapan peraturan tersebut dapat berfungsi sebagai konsep dasar dalam pengoptimalisasian pedoman dalam hal manajemen keuangan yang sudah diintegerasi. Selain itu harus efektif dan akuntabel yang sesuai dengan tujuan APBD beserta fungsinya. Dalam memahami pedoman tersebut, masyarakat harus mengetahui dengan pasti segala hal yang terkait […]
Keuangan desa adalah hak dan kewajiban para penduduk desa yang dinilai dengan uang atau barang dan jasa yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban pada suatu desa. Sedangkan pengertian dari pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan di suatu desa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pennatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. APBDesa adalah sebuah rencana keuangan tahunan […]