Saat ini pengembangan desa menjadi focus banyak pihak tidak hanya pemerintah. Semua berharap dengan berkembangnya desa khususnya ekonomi desa akan membawa perubahan positif bagi ekonomi secara nasional. Desa memiliki banyak potensi untuk mencapai harapan di atas apabila dikelola secara maksimal oleh masyarakatnya. Pemanfaatan terhadap banyak potensi tersebut yang dimiliki oleh desa ini tentu dimanfaatkan untuk […]
Tag: bimtek keuangan berbasis akrual
Bimtek Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah
Pengurusan APBD merupakan proses pelaksanaan APBD yang diatur dalam pelaksanaan pemungutan penerimaan daerah, dan pelaksanaan penyaluran dalam hal pengeluaran daerah. Dalam pelaksanaannya APBD menganut sistem pengurusan dibentuk menjadi 2 macam kepengurusan. Bentuk kepengurusan yang terdapat pada pelaksanaan APBD, diantaranya sebagai berikut : 1. Pengurusan dalam bidang administrasi, yaitu adanya wewenang dalam mengadakan suatu tindakan untuk […]
Bimtek Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Serta Strategis Menghadapi Audit
Pedoman penyusunan APBD menjadi acuan Pemda dalam sebuah penyusunan anggaran. Dengan harapan peraturan tersebut dapat berfungsi sebagai konsep dasar dalam pengoptimalisasian pedoman dalam hal manajemen keuangan yang sudah diintegerasi. Selain itu harus efektif dan akuntabel yang sesuai dengan tujuan APBD beserta fungsinya. Dalam memahami pedoman tersebut, masyarakat harus mengetahui dengan pasti segala hal yang terkait […]
Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa dan Pengadaan Barang Dan Jasa Desa
Keuangan desa adalah hak dan kewajiban para penduduk desa yang dinilai dengan uang atau barang dan jasa yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban pada suatu desa. Sedangkan pengertian dari pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan di suatu desa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pennatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. APBDesa adalah sebuah rencana keuangan tahunan […]
Diklat Bimtek Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Untuk Verifikasi serta rekonsiliasi “Laporan dan Pertanggungjawaban Bendahara” dibuat oleh bendahara wajib untuk setiap bulannya. Sedangkan untuk Penyampaiannya selambat-lambatnya tanggal 10 di bulan selanjutnya. Adapun Tugas dan tanggung jawab bendahara dalam hal laporan pertangggungjawaban, hendaknya mampu mengantisipasi setiap permintaan laporan tersebut dengan kebenaran yang tepat dan akurat. Didalam Satuan kerja wajib membuat laporan dengan teliti, […]
Bimtek Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas
Berdasarkan Surat KPK Nomor: B-3681/01-52/10/2012 tanggal 25 Oktober 2012 hal Telaahan atas PMK No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap serta Disposisi Menteri Keuangan pada Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor ND-923/SJ/2012 tanggal 28 November 2012 perihal Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, […]
Diklat dan Bimtek Tata Cara Penyusunan RKA Dan DPA Instansi Pemerintah
Sama kita ketahui bahwa Proses menyusun APBD adalah bagian dari sistem keuangan negara yang sudah diatur di dalam undang-undang. Sedangkan Penyusunan APBD dimaksud tidak dapat dipisahkan dari sistem pengelolaan pemerintah daerah yang juga sudah diatur di dalam undang-undang. Salah satu sumber dana pada pembangunan daerah berasal dari APBN. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan dokumen […]
Diklat / Bimtek Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya
Penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara SKPD berhubungan erat dengan pengelolaan keuangan daerah. Pengertian mendalam dari pengelolaan keuangan daerah yaitu kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, tanggung jawab, serta pengawasan dalam bidang keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut telah diatur dalam peraturan mentri yang terdiri dari kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah, azas umum […]
Bimtek Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah
Tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah (PP No.10 Tahun 2011) sudah diatur di dalam undang-undang nomor 1 tahun 2004, mengenai perbendaharaan negara. Isi dari perbendaharaan negara tersebut adalah membiayai dan mendukung segala macam kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran dalam pembangunan. Sehingga pemerintah dapat mengadakan pinjaman atau menerima hibah, baik yang berasal dari […]
Bimtek Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
Standar pemeriksaan keuangan adalah patokan dalam melakukan pemeriksaan serta pengelolaan atas tanggung jawab negara. Standar pemeriksaan tersebut meliputi standar umum, pelaksanaan, serta pelaporan pemeriksaan yang harus dipedomani oleh BPK. Di dalam tugas pemeriksaannya itu, BPK telah menyusun standar pemeriksaannya pertama kali di tahun 1995. Bimtek Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara Tetapi seiring dengan perubahan pada konstitusi […]