Sistem pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi tiga eksekutif, legislatif dan yudikatif yang mana pada kali ini akan dibahas mengenai legislatif. Lembaga legislatif terdiri dari beberapa lembaga, yaitu: Majelis Perwakilan Rakyat (MPR); Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Fungsi MPR Setiap lembaga memiliki fungsi dan tujuannya masing-masing, pada Majelis Perwakilan Rakyat atau MPR memiliki fungsi, yaitu: […]
-
Implementasi Manajemen Talenta ASN di Instansi Pemerintah
-
Peran PPK dalam Penyusunan HPS Pengadaan Pemerintah
-
Bimtek Implementasi SIPD RI Dalam Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Dan Administrasi Kepegawaian
-
Optimalisasi Pengelolaan Dana BOSP dan Transaksi Non-Tunai Melalui Platform SIPLAH
-
Pelatihan Penatausahaan Barang Milik Negara
-
Bimtek Implementasi Regulasi Lingkungan Hidup: Perizinan, AMDAL, dan Pengawasan
Bimtek / Pelatihan Orientasi Pengelolaan Dana Reses Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD merupakan lembaga wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Pemilu di negara kita menggunakan prinsip jujur dan adil atau jurdil, walaupun orientasinya belum semua sesuai dengan prinsip itu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki anggota paling sedikit 35 orang dan paling banyak 100 orang banyaknya. Hal terkait jumlah […]
Bimtek / Diklat Optimalisasi Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD adalah suatu lembaga legislatif yang kedudukan sejajar dengan Kepala Daerah. Lembaga ini memiliki hak dan fungsi sesuai dengan aturan yang telah disahkan oleh pemerintah. Fungsi dari DPRD, yaitu: Fungsi legislasi, fungsi ini bertujuan untuk membuat peraturan-peraturan daerah yang dilaksanakan bersama Kepala Daerah. Fungsi Anggaran, fungsi yang kedua yaitu fungsi […]
Bimtek / Diklat Optimalisasi Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara
Indonesia adalah negara kesatuan yang memiliki prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, sehingga setiap penguasa adalah wakil rakyat. Wakil-wakil rakyat itu dipilih oleh rakyat pula melalui pemilu yang selalu diadakan setiap tahun sesuai masa kepemimpinan. Mulai dari orang nomor satu di Indonesia yaitu Presiden hingga kepala-kepala di daerah merupakan wakil rakyat. Salah satu […]
Diklat / Bimtek E-Documen untuk menunjang kinerja institusi pemerintahan
Bertambahnya pertumbuhan teknologi dan informasi serta semakin banyaknya lahan rusak akibat konsumsi manusia akan kertas yang tinggi memicu inovasi adanya dokumen elektronik. Berdasarkan UU no.19 tahun 2006 tentang perubahan UU no.11 tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik menambah kuatnya perkembangan E-Documen ini. Pengelolaan dokumen ini sangatlah mudah, hanya menggunakan komputer dan internet. E-Documen untuk […]
Bimtek / Diklat Manajemen Keprotokolan Dan Master Of Ceremony (MC) Sebagai Wujud Peningkatan Wawasan, Ketrampilan Dan Pengetahuan Bagi Humas, Protokol, Dan Master Of Ceremony (MC) Di Daerah
Protokol merupakan serangkaian aturan dalam sebuah kegiatan resmi yang tertulis dan dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada negara, jabatan kepala negara atau menteri. Keprotokolan dan MC biasanya bekerja untuk memandu sebuah acara dari pembukaan hingga penutupan. Menjadi seorang MC harus memiliki beberapa pedoman, yaitu sikap ramah tamah, ketelitian yang tinggi, serta rasa percaya diri yang tinggi. […]
Bimtek / Diklat Manajemen kehumasan di instansi pemerintah
Humas merupakan kaki tangan untuk kelancaran suatu aktivitas. Humas merupakan sumber informasi dan penyalur informasi dari dalam ataupun luar instansi. Kehadiran humas sangat penting terutama dalam pemerintahan, karena humas juga menyalurkan aspirasi dari masyarakat. Sehingga pemerintah dapat dengan bijak mengambil keputusan. Manajemen kehumasan di instansi pemerintah Humas berfungsi untuk memanajemen pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi, […]
Bimtek / Diklat Kearsipan Elektronik (E-Filling) Bagi Institusi Pemerintah
Majuanya teknologi mendorong inovasi mengenai pengarsipan surat surat secara otomatis, propaganda mengenai penghematan kertas untuk keperluan administrasi menimbulkan pemikiran adanya pengarsipan elektronik. Terutama pada sektor pemerintahan yang menangani seluruh rakyat dimana banyak dibutuhkan file file pengarsipan. Kearsipan merupakan kegiatan penyimpanan berkas (filling) atau tata usaha penyusunan secara sistematis yang bertujuan untuk memudahkan dalam pencarian data […]
Bimtek / Diklat Teknik Penyusunan SOP ULP/KLDI
Standar operasional prosedur atau lazim disingkat SOP merupakan rangkaian instruksi tertulis yang telah dibakukan. Isi dari sebuah SOP umumnya mengenai proses penyelenggaraan kegiatan administrasi di lembaga pemerintahan. Diantaranya meliputi bagaimana, kapan, dimana dan oleh siapa kegiatan administrasi tersebut harus dilakukan. Baru-baru ini, pelaksanaan kegiatan administrasi di lembaga pemerintahan seolah mendapatkan angin segar. Pasalnya, surat deputi […]
Bimtek / Diklat Tata Kerja Tim dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
Tata kerja tim dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional pengelolaan pengadaan barang/jasa adalah aspek penting dalam administrasi pemerintahan. Tanpa adanya kedua aspek ini, maka tidak mungkin proses pengadaan barang/jasa dapat berjalan dengan optimal. Tata kerja tim berfungsi untuk mempermudah prosedur pelaksanaan barang/jasa. Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Tata […]