Aset atau Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) adalah salah satu komponen terpenting dalam neraca pemerintah. Sebagai kekayaan negara, setiap aset—mulai dari gedung kantor, kendaraan dinas, hingga peralatan operasional—memiliki nilai strategis yang krusial dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pengelolaan aset yang efektif, transparan, dan akuntabel tidak hanya menjadi cerminan dari tata kelola pemerintahan yang baik, […]
Teknik dan metode penyunan HPS/OE atas pengadaan barang/jasa untuk BUMN dan lembaga pemerintah memang penting sehingga harus dipelajari. Sebelum, pejabat pengadaan di instasi pemerintah mulai belajar mengenai teknik dan metode menyusun HPS/OE sebaiknya dipahami dulu pengertiannya. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE) adalah perkiraan harga barang atau jasa hasil pengadaan suatu instansi yang […]
Mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah tanpa tender umumnya dilakukan secara langsung. Artinya, pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh pihak lembaga pemerintahan melalui pedagang langsung tanpa melalui pelelangan. Uraian definisi tersebut, disusun berdasarkan poin inti dari pasal 1 angka 32 Perpres nomor 70 tahun 2012. Proses pengadaan barang maupun jasa di lembaga pemerintahan baik pra […]
Jasa Konstruksi Bagi Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Dewasa ini, tindak pidana korupsi memang sangat marak terjadi di berbagai instansi pemerintahan maupun swasta. Salah satu sektor yang rawan sekali menjadi ladang subur bagi para pelaku korupsi adalah pengadaan barang/jasa pemerintah. Terdapat beberapa contoh kasus korupsi di bidang pengadaan diantaranya adalah wisma atlet di kemenpora, alat […]
Teknik Penyusunan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan barang dan jasa merupakan aktivitas mengadakan sarana serta prasarana juga layanan pendukung dengan menggunakan biaya pemerintah. Biaya tersebut dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pemerintah pusat. Bagi pemerintah daerah biaya pengadaan barang/jasa biasanya dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Aktivitas yang […]
Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan faktor penting yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas badan pemerintahan pusat maupun daerah. Oleh karena itu, dalam setiap APBN maupun APBD lembaga tersebut selalu mencantumkan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana. Diantaranya meliputi barang bergerak, layanan jasa bahkan barang tidak bergerak. Pengadaan barang dan jasa oleh lembaga pemerintahan pusat […]
RTRWN (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional) merupakan suatu dokumen rencana ruang yang mengatur peruntukan fungsi pada seluruh wilayah negara Indonesia. Selanjutnya dokumein ini berlaku secara nasional sehingga menjadi acuan dalam penyusunan rencana tata ruang pada level Provinsi, Kota / Kabupaten. Adapun peranan tata ruang, pada hakekatnya dimaksudkan untuk mencapai pemanfaatan sumber daya optimal dengan sedapat […]
Pengarsipan merupakan langkah langkah untuk menyusun file dengan tujuan untuk memudahkan pencarian data penting pada waktu tertentu dengan cepat. Pengarsipan manual dengan menyimpan berkas berkas pada gudang data menimbulkan risiko yang lebih besar daripada pengarsipan secara elektronik. Keamanan data dan tingkat kerusakan data dapat lebih terjamin dengan adanya sistem E-Filling ini. Manajemen kearsipan dan pengelolaan […]
Standard Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) No. 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standard Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan. Peraturan untuk standard kompetensi tersebut dibuat dengan tujuan […]
Pengelolaan penggajian dan tunjangan kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi untuk menciptakan aparatur negara yang profesional, berkinerja tinggi, dan berintegritas. UU ASN 20/2023 membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan ASN, termasuk dalam hal penggajian dan tunjangan kinerja. UU […]