Pedoman penyusunan APBD menjadi acuan Pemda dalam sebuah penyusunan anggaran. Dengan harapan peraturan tersebut dapat berfungsi sebagai konsep dasar dalam pengoptimalisasian pedoman dalam hal manajemen keuangan yang sudah diintegerasi. Selain itu harus efektif dan akuntabel yang sesuai dengan tujuan APBD beserta fungsinya. Dalam memahami pedoman tersebut, masyarakat harus mengetahui dengan pasti segala hal yang terkait […]
Keuangan desa adalah hak dan kewajiban para penduduk desa yang dinilai dengan uang atau barang dan jasa yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban pada suatu desa. Sedangkan pengertian dari pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan di suatu desa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pennatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. APBDesa adalah sebuah rencana keuangan tahunan […]
Untuk Verifikasi serta rekonsiliasi “Laporan dan Pertanggungjawaban Bendahara” dibuat oleh bendahara wajib untuk setiap bulannya. Sedangkan untuk Penyampaiannya selambat-lambatnya tanggal 10 di bulan selanjutnya. Adapun Tugas dan tanggung jawab bendahara dalam hal laporan pertangggungjawaban, hendaknya mampu mengantisipasi setiap permintaan laporan tersebut dengan kebenaran yang tepat dan akurat. Didalam Satuan kerja wajib membuat laporan dengan teliti, […]
Berdasarkan Surat KPK Nomor: B-3681/01-52/10/2012 tanggal 25 Oktober 2012 hal Telaahan atas PMK No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap serta Disposisi Menteri Keuangan pada Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor ND-923/SJ/2012 tanggal 28 November 2012 perihal Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, […]
Sama kita ketahui bahwa Proses menyusun APBD adalah bagian dari sistem keuangan negara yang sudah diatur di dalam undang-undang. Sedangkan Penyusunan APBD dimaksud tidak dapat dipisahkan dari sistem pengelolaan pemerintah daerah yang juga sudah diatur di dalam undang-undang. Salah satu sumber dana pada pembangunan daerah berasal dari APBN. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan dokumen […]
Penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara SKPD berhubungan erat dengan pengelolaan keuangan daerah. Pengertian mendalam dari pengelolaan keuangan daerah yaitu kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, tanggung jawab, serta pengawasan dalam bidang keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut telah diatur dalam peraturan mentri yang terdiri dari kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah, azas umum […]
Tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah (PP No.10 Tahun 2011) sudah diatur di dalam undang-undang nomor 1 tahun 2004, mengenai perbendaharaan negara. Isi dari perbendaharaan negara tersebut adalah membiayai dan mendukung segala macam kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran dalam pembangunan. Sehingga pemerintah dapat mengadakan pinjaman atau menerima hibah, baik yang berasal dari […]
Standar pemeriksaan keuangan adalah patokan dalam melakukan pemeriksaan serta pengelolaan atas tanggung jawab negara. Standar pemeriksaan tersebut meliputi standar umum, pelaksanaan, serta pelaporan pemeriksaan yang harus dipedomani oleh BPK. Di dalam tugas pemeriksaannya itu, BPK telah menyusun standar pemeriksaannya pertama kali di tahun 1995. Bimtek Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara Tetapi seiring dengan perubahan pada konstitusi […]
Analisis laporan keuangan adalah suatu proses untuk menelaah laporan keuangan ke dalam komponennya masing-masing. Penelaahan yang mendalam pada masing-masing komponen tersebut serta kaitannya di antara masing-masing komponen itu, akan menghasilkan suatu pemahaman yang menyeluruh dari laporan keuangan tersebut. Hal itu adalah bagian dari koreksi atas laporan keuangan oleh BPK maupun BPKP. analisis laporan keuangan tersebut […]
Salah satu syarat pelaksanaan anggaran adalah dengan menetapkan pengelola keuangan, dan dalam pelaksanaannya itu kepala daerah akan menunjuk sekretaris untuk memberinya kewenangan dalam bertindak seperti seorang koordinator pengelola keuangan daerah. Tugas sekretaris tersebut adalah mengkoordinasi bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBD. Tugas lainnya adalah menyiapkan pedoman dalam pelaksanaan APBD, serta memberikan persetujuan dalam hal pengesahan […]