Protokol merupakan serangkaian aturan dalam sebuah kegiatan resmi yang tertulis dan dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada negara, jabatan kepala negara atau menteri. Keprotokolan dan MC biasanya bekerja untuk memandu sebuah acara dari pembukaan hingga penutupan. Menjadi seorang MC harus memiliki beberapa pedoman, yaitu sikap ramah tamah, ketelitian yang tinggi, serta rasa percaya diri yang tinggi. […]
Humas merupakan kaki tangan untuk kelancaran suatu aktivitas. Humas merupakan sumber informasi dan penyalur informasi dari dalam ataupun luar instansi. Kehadiran humas sangat penting terutama dalam pemerintahan, karena humas juga menyalurkan aspirasi dari masyarakat. Sehingga pemerintah dapat dengan bijak mengambil keputusan. Manajemen kehumasan di instansi pemerintah Humas berfungsi untuk memanajemen pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi, […]
Majuanya teknologi mendorong inovasi mengenai pengarsipan surat surat secara otomatis, propaganda mengenai penghematan kertas untuk keperluan administrasi menimbulkan pemikiran adanya pengarsipan elektronik. Terutama pada sektor pemerintahan yang menangani seluruh rakyat dimana banyak dibutuhkan file file pengarsipan. Kearsipan merupakan kegiatan penyimpanan berkas (filling) atau tata usaha penyusunan secara sistematis yang bertujuan untuk memudahkan dalam pencarian data […]
Standar operasional prosedur atau lazim disingkat SOP merupakan rangkaian instruksi tertulis yang telah dibakukan. Isi dari sebuah SOP umumnya mengenai proses penyelenggaraan kegiatan administrasi di lembaga pemerintahan. Diantaranya meliputi bagaimana, kapan, dimana dan oleh siapa kegiatan administrasi tersebut harus dilakukan. Baru-baru ini, pelaksanaan kegiatan administrasi di lembaga pemerintahan seolah mendapatkan angin segar. Pasalnya, surat deputi […]
Tata kerja tim dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional pengelolaan pengadaan barang/jasa adalah aspek penting dalam administrasi pemerintahan. Tanpa adanya kedua aspek ini, maka tidak mungkin proses pengadaan barang/jasa dapat berjalan dengan optimal. Tata kerja tim berfungsi untuk mempermudah prosedur pelaksanaan barang/jasa. Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Tata […]
Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan Aset Daerah mencakup lingkup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Petunjuk Teknis Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penilaian, Dan […]
Teknik dan metode penyunan HPS/OE atas pengadaan barang/jasa untuk BUMN dan lembaga pemerintah memang penting sehingga harus dipelajari. Sebelum, pejabat pengadaan di instasi pemerintah mulai belajar mengenai teknik dan metode menyusun HPS/OE sebaiknya dipahami dulu pengertiannya. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE) adalah perkiraan harga barang atau jasa hasil pengadaan suatu instansi yang […]
Mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah tanpa tender umumnya dilakukan secara langsung. Artinya, pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh pihak lembaga pemerintahan melalui pedagang langsung tanpa melalui pelelangan. Uraian definisi tersebut, disusun berdasarkan poin inti dari pasal 1 angka 32 Perpres nomor 70 tahun 2012. Proses pengadaan barang maupun jasa di lembaga pemerintahan baik pra […]
Jasa Konstruksi Bagi Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Dewasa ini, tindak pidana korupsi memang sangat marak terjadi di berbagai instansi pemerintahan maupun swasta. Salah satu sektor yang rawan sekali menjadi ladang subur bagi para pelaku korupsi adalah pengadaan barang/jasa pemerintah. Terdapat beberapa contoh kasus korupsi di bidang pengadaan diantaranya adalah wisma atlet di kemenpora, alat […]
Teknik Penyusunan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan barang dan jasa merupakan aktivitas mengadakan sarana serta prasarana juga layanan pendukung dengan menggunakan biaya pemerintah. Biaya tersebut dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pemerintah pusat. Bagi pemerintah daerah biaya pengadaan barang/jasa biasanya dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Aktivitas yang […]