Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan faktor penting yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas badan pemerintahan pusat maupun daerah. Oleh karena itu, dalam setiap APBN maupun APBD lembaga tersebut selalu mencantumkan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana. Diantaranya meliputi barang bergerak, layanan jasa bahkan barang tidak bergerak. Pengadaan barang dan jasa oleh lembaga pemerintahan pusat […]
Diklat / Bimtek Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017
RTRWN (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional) merupakan suatu dokumen rencana ruang yang mengatur peruntukan fungsi pada seluruh wilayah negara Indonesia. Selanjutnya dokumein ini berlaku secara nasional sehingga menjadi acuan dalam penyusunan rencana tata ruang pada level Provinsi, Kota / Kabupaten. Adapun peranan tata ruang, pada hakekatnya dimaksudkan untuk mencapai pemanfaatan sumber daya optimal dengan sedapat […]
Bimtek / Diklat Manajemen kearsipan dan pengelolaan pusat arsip (Record Center)
Pengarsipan merupakan langkah langkah untuk menyusun file dengan tujuan untuk memudahkan pencarian data penting pada waktu tertentu dengan cepat. Pengarsipan manual dengan menyimpan berkas berkas pada gudang data menimbulkan risiko yang lebih besar daripada pengarsipan secara elektronik. Keamanan data dan tingkat kerusakan data dapat lebih terjamin dengan adanya sistem E-Filling ini. Manajemen kearsipan dan pengelolaan […]
Bimtek / Diklat Standard Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Standard Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) No. 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standard Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan. Peraturan untuk standard kompetensi tersebut dibuat dengan tujuan […]
Bimtek Standard Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Pengelolaan penggajian dan tunjangan kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi untuk menciptakan aparatur negara yang profesional, berkinerja tinggi, dan berintegritas. UU ASN 20/2023 membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan ASN, termasuk dalam hal penggajian dan tunjangan kinerja. UU […]
Diklat / Bimtek Sistem Mutasi Kepegawaian
Membahas mengenai Mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) hal ini diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Mutasi pegawai dapat atau sah dilakukan dalam setiap instansi pemerintahan berdasarkan analisis jabatan, sehingga proses mutasi tersebut bisa dilakukan secara objektif dan bukan subjektif. Dasar Pelaksanaan Mutasi Pegawai Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai Dasar Pelaksanaan […]
Bimtek Implementasi UU ASN No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Dalam Menghadapi Tantangan Birokrasi Modern
UU No. 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi langkah maju yang krusial dalam proses reformasi birokrasi di Indonesia. Dengan penerapan undang-undang ini, diharapkan pengelolaan kepegawaian negara dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Salah satu fokus utama adalah meningkatkan profesionalisme ASN agar mampu memberikan […]
Diklat / Bimtek Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
Pengadaan Barang / Jasa di desa diatur dalam Perka LKPP (Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) Nomor 13 Tahun 2013 dan Perka No. 22 Tahun 2015. Sedangkan Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa yang bersumber dari APB Desa, diatur dalam Peraturan Walikota/Bupati. Tahap-tahap dalam Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tahapan-tahapan yang harus […]
Bimtek dan Sosialisasi Penjelasan Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah
Dalam melakukan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), tentunya membutuhkan tata cara khusus yang belum tentu sama dengan Pemilihan Gubernur, atau Pemilihan Presiden. Secara garis besar mungkin sama, tapi ada beberapa hal yang berbeda. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang politik pada umumnya, dan Pemilihan Kepala Daerah pada khususnya, memerlukan Sosialisasi dan Penjelasan Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) agar masyarakat […]
Diklat / Bimtek Peningkatan Tupoksi Staf Ahli Dalam Mendukung Kinerja Pemerintahan Daerah
Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi ) atau sering disebut sebagai team kreator Pemerintahan. ini adalah satuan tugas yang terdiri atas beberapa orang atau beberapa team yang bertugas membantu tugas pemerintahan, namun posisinya diluar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Secara umum orang menganggap staf ahli itu adalah posisi sementara atau dengan kata lain posisi pinggiran, untuk […]