Dalam UU Pemerintahan No. 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas :Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkruen, dan Urusan Pemerintahan Daerah, yang secara detailnya adalah sebagai berikut : Urusan Pemerintahan Absolut, yaitu hal-hal yang tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh daerah, tetapi langsung ditangani oleh Pemerintahan Pusat, yang meliputi Politik Luar Negeri, Hankam, Yustisi, […]
Pengurusan APBD merupakan proses pelaksanaan APBD yang diatur dalam pelaksanaan pemungutan penerimaan daerah, dan pelaksanaan penyaluran dalam hal pengeluaran daerah. Dalam pelaksanaannya APBD menganut sistem pengurusan dibentuk menjadi 2 macam kepengurusan. Bentuk kepengurusan yang terdapat pada pelaksanaan APBD, diantaranya sebagai berikut : 1. Pengurusan dalam bidang administrasi, yaitu adanya wewenang dalam mengadakan suatu tindakan untuk […]
Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah bukan sekadar pekerjaan mencatat penerimaan dan pengeluaran. Keduanya membentuk jejak administrasi yang menunjukkan bahwa anggaran dilaksanakan sesuai kewenangan, didukung bukti yang memadai, dicatat secara konsisten, dan dapat dijelaskan ketika diperiksa. Bimtek Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Strategi Menghadapi Audit membantu pengelola keuangan daerah memahami hubungan antara pelaksanaan anggaran, dokumen […]
Pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Setiap rupiah yang diterima dan digunakan pemerintah desa harus terhubung dengan kewenangan desa, program yang disepakati, dokumen APB Desa, bukti transaksi, serta hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Bimtek Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa serta Pengadaan Barang/Jasa di Desa membantu pemerintah desa […]
Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara bukan sekadar formulir bulanan. Dokumen ini menunjukkan keadaan pembukuan, kas yang dikuasai, saldo rekening, hasil rekonsiliasi internal, serta kepatuhan bendahara dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan uang negara. Bimtek Verifikasi dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara membantu bendahara, pejabat pengelola keuangan, dan petugas verifikasi memahami hubungan antara pembukuan, bukti transaksi, kas fisik, rekening bank, […]
Perjalanan dinas bukan sekadar keberangkatan pegawai dari satu tempat ke tempat lain. Setiap perjalanan harus memiliki kebutuhan yang jelas, surat tugas, anggaran yang tersedia, bukti pengeluaran, hasil pelaksanaan tugas, dan pertanggungjawaban yang dapat diperiksa. Kesalahan pada salah satu tahapan dapat menimbulkan koreksi, kelebihan pembayaran, atau temuan pemeriksaan. Bimtek Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Perjalanan […]
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) menghubungkan perencanaan pembangunan dengan pelaksanaan APBD. RKA memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan beserta sasaran kinerja perangkat daerah. Setelah APBD ditetapkan dan dilakukan verifikasi sesuai ketentuan, dokumen tersebut menjadi dasar penyusunan DPA untuk melaksanakan anggaran. Penyusunan RKA dan DPA tidak cukup hanya memindahkan angka ke […]
Penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban bendahara merupakan bagian penting dalam pelaksanaan APBD. Setiap penerimaan dan pengeluaran harus dicatat, didukung dokumen yang sah, dikendalikan, direkonsiliasi, dan disampaikan melalui laporan yang dapat diuji. Ketertiban proses ini membantu perangkat daerah menjaga akuntabilitas serta mengurangi risiko kesalahan administrasi. Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, serta bendahara pembantu memiliki ruang lingkup tugas yang […]
Pelatihan regulasi pengadaan terbaru: Perpres 46 Tahun 2025, perencanaan, produk dalam negeri, UMK, pemilihan penyedia, kontrak, dan pengadaan desa.
Pelatihan PP Nomor 10 Tahun 2011: perencanaan pinjaman luar negeri, penerimaan hibah, perjanjian, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi.