Pelatihan Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan Perusahaan

Bidang Perusahaan
Comments
PELATIHAN PERUSAHAAN • BUMN • BUMD

Pelatihan Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan Perusahaan

Menghubungkan kewajiban, risiko, kontrol, bukti pelaksanaan, monitoring, dan tindak lanjut agar pengendalian tidak berhenti sebagai prosedur tertulis.

Minta JadwalHubungi Admin

Prosedur yang lengkap belum otomatis menghasilkan pengendalian yang efektif. Risiko dapat tetap terjadi ketika pembagian tugas tidak jelas, persetujuan hanya bersifat formal, akses sistem tidak ditinjau, rekonsiliasi tidak dibuktikan, atau tindak lanjut temuan tidak dipantau. Masalah serupa muncul pada kepatuhan: organisasi mengetahui adanya kewajiban, tetapi belum memiliki pemilik, jadwal pemenuhan, bukti, serta mekanisme eskalasi yang konsisten.

Pelatihan ini membantu peserta menyusun hubungan yang jelas antara tujuan, risiko, kewajiban, aktivitas kontrol, pemilik kontrol, bukti, frekuensi pelaksanaan, pengujian, temuan, dan tindak lanjut. Kerangka pembahasannya memperhatikan praktik pengendalian internal COSO dan prinsip sistem manajemen kepatuhan ISO 37301:2021, dengan penerapan yang tetap harus disesuaikan terhadap konteks, kewajiban, dan struktur organisasi masing-masing.

Keluaran latihan diarahkan pada matriks risiko–kontrol, daftar kewajiban kepatuhan, contoh bukti kontrol, program monitoring, pencatatan pengecualian, dan format tindak lanjut. Dengan demikian, peserta memperoleh alat kerja yang dapat dikembangkan kembali setelah pelatihan.

Masalah yang dibenahi

Kontrol tidak terkait risiko

Peserta menilai apakah kontrol benar-benar mencegah, mendeteksi, atau mengoreksi risiko yang dituju.

Bukti pelaksanaan lemah

Setiap kontrol dilengkapi bentuk bukti, pemilik, frekuensi, lokasi penyimpanan, dan aturan retensi yang relevan.

Kewajiban tidak terpetakan

Kewajiban eksternal dan internal dicatat bersama pemilik, tenggat, bukti pemenuhan, serta jalur eskalasinya.

Temuan berulang

Tindak lanjut dibedakan antara koreksi segera dan perbaikan akar masalah, kemudian dipantau sampai efektif.

Materi pelatihan

  1. Tujuan dan unsur sistem pengendalian internal serta hubungannya dengan tata kelola dan manajemen risiko.
  2. Pemetaan proses, risiko, kewajiban, pemilik proses, dan titik kontrol utama.
  3. Desain kontrol preventif, detektif, korektif, manual, otomatis, dan kontrol tingkat entitas.
  4. Pemisahan fungsi, otorisasi, pembatasan akses, rekonsiliasi, verifikasi, dan dokumentasi.
  5. Penyusunan Risk and Control Matrix serta penilaian kecukupan desain kontrol.
  6. Compliance obligation register, kalender kepatuhan, bukti pemenuhan, dan mekanisme eskalasi.
  7. Monitoring kontrol, pengujian sampel, pencatatan pengecualian, dan pelaporan hasil.
  8. Analisis temuan, rencana tindakan korektif, pemilik tindakan, tenggat, dan verifikasi efektivitas.

Alur pemeriksaan pengendalian

1. Tujuan & proses2. Risiko & kewajiban3. Desain kontrol4. Bukti5. Pengujian6. Tindak lanjut

Contoh ilustratif matriks risiko–kontrol

Risiko/kewajiban Kontrol Bukti Monitoring
Pembayaran dilakukan tanpa dokumen pendukung yang lengkap. Verifikasi berjenjang berdasarkan daftar periksa sebelum persetujuan. Checklist, dokumen pendukung, dan jejak persetujuan sistem. Uji sampel transaksi dan pencatatan pengecualian setiap bulan.
Akses pegawai yang berpindah fungsi belum diperbarui. Review akses berkala serta pencabutan berdasarkan notifikasi perubahan jabatan. Daftar pengguna, tiket perubahan, dan persetujuan pemilik sistem. Rekonsiliasi daftar pegawai dan pengguna aktif per periode.

Batas penerapan: contoh bersifat ilustratif. Daftar kewajiban, desain kontrol, frekuensi pengujian, materialitas, dan jalur pelaporan harus ditetapkan oleh organisasi berdasarkan risiko serta ketentuan yang berlaku pada sektor usahanya.

Peserta yang disarankan

  • Manajer, kepala unit, supervisor, dan pemilik proses.
  • Unit kepatuhan, audit internal, GCG, manajemen risiko, legal, dan quality assurance.
  • Fungsi keuangan, pengadaan, SDM, operasional, teknologi informasi, dan administrasi kontrak.
  • BUMN, BUMD, perusahaan swasta, perguruan tinggi, rumah sakit, dan lembaga layanan.

Jadwal Pelatihan

Pilih jadwal reguler pada tabel global berikut. Untuk in-house training, materi dan latihan dapat disesuaikan dengan proses, risiko, serta kebutuhan kepatuhan organisasi.

Berikut kami sajikan Materi Diklat / Sosialisasi / Bimtek untuk DPRD;

  1. Diklat / Bimtek Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD
  2. Diklat / Bimtek Peran Bamus, Balegda, dan Badan Kehormatan dalam Meningkatkan Kinerja DPRD
  3. Diklat / Bimtek Peningkatan kapasitas, peran dan fungsi anggota DPRD
  4. Diklat / Bimtek Penguatan Hard dan Soft Skills bagi Anggota DPRD Purnabakti
  5. Diklat / Bimtek Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD
  6. Diklat / Bimtek Pedoman Pelaksanaan Fungsi DPRD
  7. Diklat / Bimtek Orientasi Pengelolaan Dana Reses Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten
  8. Diklat / Bimtek Orientasi Pengelolaan Dana Hibah Dan Dana Bantuan Sosial Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten
  9. Diklat / Bimtek Optimalisasi Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD
  10. Diklat / Bimtek Optimalisasi reses & pokok pikiran DPRD hasil Jasmara
  11. Diklat / Bimtek Optimalisasi peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah
  12. Diklat / Bimtek Optimalisasi Peran DPRD Dalam Penganggaran dan Pengawasan Serta Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
  13. Diklat / Bimtek Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD
  14. Diklat / Bimtek Kebijakan umum anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran

Silahkan pilih Materi Bimtek / Diklat Keuangan di bawah ini;

  1. Diklat / Bimtek Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD
  2. Diklat / Bimtek Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
  3. Diklat / Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD
  4. Diklat / Bimtek Strategi Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual
  5. Diklat / Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah
  6. Diklat / Bimtek Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerah
  7. Diklat / Bimtek Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
  8. Diklat / Bimtek Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang dilengkapi dengan pengadaan Barang dan Jasa di Desa dan audit Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
  9. Diklat / Bimtek Tata Cara Pegadaan Pinjaman Luar Negeri & Penerimaan Hibah
  10. Diklat / Bimtek Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya
  11. Diklat / Bimtek Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah
  12. Diklat / Bimtek Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas 
  13. Diklat / Bimtek Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
  14. Diklat / Bimtek Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah & Strategi Mengahadapi Audit dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah
  15. Diklat / Bimtek Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
  16. Diklat / Bimtek tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Mekanisme Pengalokasian Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah
  17. Diklat / Bimtek Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
  18. Diklat / Bimtek Tata Cara Menghitung Biaya Iuran, Klaim Dan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan PP No.70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No 66 Tahun 2017
  19. Diklat / Bimtek Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual
  20. Diklat / Bimtek Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA),PPTK, PPK Dan Bendahara
  21. Diklat / Bimtek Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
  22. Diklat / Bimtek Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Strategis Menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan
  23. Diklat / Bimtek Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
  24. Diklat / Bimtek Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah serta Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)
  25. Diklat / Bimtek Mekanisme Pengelolaan Hibah
  26. Diklat / Bimtek Pedoman Penyusunan Dan Pengendalian Renja SKPD dan RKPD
  27. Diklat / Bimtek Pedoman Tekhnis Pemberian Dana Hibah Dan Bantuan Sosial
  28. Diklat / Bimtek Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
  29. Diklat / Bimtek Penerapan Program Aplikasi Simda Keuangan berbasis Akrual dilingkungan Pemerintah Daerah dan satuan kerja perangkat Daerah (SKPD)
  30. Bimtek Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah
  31. Diklat / Bimtek Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa;
  32. Bimtek Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa
  33. Bimtek Penerapan Transaksi Non Tunai Bagi Pemerintah Daerah
  34. Bimtek Teknik Analisa Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran RKPD, KUA, PPAS, Renja, RKA dan RAPBD Berbasis Kinerja
  35. Bimtek Diklat Teknik Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) 
  36. Bimtek Strategi Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
  37. Bimtek Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Dana Perimbangan Dan Lain – Lain Pendapatan Daerah
  38. Bimtek Teknis Sistem Pengelolaan Keuangan BLU Rumah Sakit
  39. Bimtek Strategi Pengelolaan Keuangan Daerah 
  40. Bimtek Peranan Kejaksaan Serta Strategi Atas Temuan Temuan BPK Terhadap Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset Daerah
  41. Bimtek TATA KELOLA KEUANGAN UPT
  42. Bimtek Renstra dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
  43. Bimtek Review Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah
  44. Bimbingan Teknis SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
  45. Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP dalam Pengelolaan Keuangan Daerah 
  46. Bimtek Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Berdasarkan Permendagri No 79 Tahun 2018
  47. Bimtek MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH DAN INVESTASI
  48. Bimtek Strategi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Proses Pengadaan Barang Jasa Pajak
  49. Bimtek Tugas dan Tanggung Jawab bagi bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Dalam Pengelolaan Keuangan Negara
  50. Bimtek dan Sosialisasi Permendagri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
  51.  

Silahkan kunjungi dan pilih Materi Bimtek / Diklat Pemerintahan Daerah yang ada di bawah ini; 

  1. Diklat / Bimtek Sosialisasi dan Penjelasan Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah;
  2. Pelatihan/Diklat/Bimtek Penyusunan Program Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
  3. Diklat / Bimtek Peningkatan Pemahaman Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Implementasi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  4. Diklat / Bimtek Percepatan Persiapan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Desa;
  5. Diklat / Bimtek Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah;
  6. Diklat / Bimtek Rencana Strategis (Rentra) pada Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD);
  7. Diklat / Bimtek Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan Dalam RPJMN 2015-2019;
  8. Diklat / Bimtek Dana Desa Yang Bersumber dari APBN serta Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
  9. Diklat / Bimtek Gerakan Pembangunan Desa Semesta (Gerakan Desa) Berbasis Kawasan Untuk Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan;
  10. Diklat / Bimtek Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Dengan Pemerintah Daerah Provinsi;
  11. Pelatihan/Diklat/Bimtek Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa;
  12. Diklat / Bimtek Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa;
  13. Pelatihan/Diklat/Bimtek Peningkatan Kinerja Serta Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa & Sekretaris Desa;
  14. Pelatihan/Diklat/Bimtek Peningkatan Tupoksi Staf Ahli Dalam Mendukung Kinerja Pemerintahan Daerah;
  15. Pelatihan/Bimtek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
  16. Sosialisasi Pemilu Serentak 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dengan Tema “MENUJU PEMILU 2019 YANG DEMOKRATIS DAN BERMARTABAT”
  17. Bimtek Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017

Materi Bimtek / Diklat Bagian Hukum antara lain sebagai berikut : 

  1. BIMTEK STRATEGI DAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
  2. LEGAL DRAFTING TRAINING
  3. PELATIHAN MENYUSUN PERDA EFEKTIF DAN ASPIRATIF
  4. HUKUM KONTRAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
  5. Peningkatkan Profesionalisme, Akuntabilitas, Sinergitas, Transparan dan Innovatif dalam Pengelolaan dan Pelayanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
  6. HUKUM KONTRAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Format pelaksanaan

Format Kegunaan
Kelas reguler Peserta individu atau tim kecil yang mengikuti jadwal tersedia.
Kelas daring Tim lintas lokasi dengan kebutuhan pelaksanaan fleksibel.
In-house training Latihan disesuaikan dengan proses, risiko, kewajiban, dan contoh dokumen organisasi.

Pelatihan ini dapat dipadukan dengan Pelatihan Enterprise Risk Management. Lihat pula katalog Pelatihan Perusahaan, BUMN, dan BUMD.

Minta jadwal dan surat penawaran

Sampaikan nama perusahaan/lembaga, jumlah peserta, pilihan tanggal dan kota, format pelaksanaan, serta fungsi kerja peserta.

WhatsApp 0812 9437 7777

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *