Pelatihan K3 dan Investigasi Insiden Perusahaan: Akar Masalah, CAPA, dan Pencegahan

Bidang Perusahaan
Comments
PELATIHAN K3 • PERUSAHAAN • BUMN • BUMD

Pelatihan K3 dan Investigasi Insiden Perusahaan

Memperkuat identifikasi bahaya, respons awal, pengamanan bukti, analisis akar masalah, tindakan korektif, serta pembelajaran untuk mencegah kejadian berulang.

Minta JadwalHubungi Admin

Insiden kerja perlu ditangani lebih dari sekadar mencari siapa yang melakukan kesalahan. Setelah keselamatan korban dan area diamankan, organisasi perlu menjaga bukti, mengumpulkan fakta, memahami urutan kejadian, menilai kondisi serta tindakan yang berkontribusi, dan menemukan kelemahan sistem yang memungkinkan kejadian terjadi. Tanpa proses tersebut, tindakan perbaikan sering berhenti pada imbauan agar pekerja lebih berhati-hati.

Pelatihan ini membantu peserta memahami dasar K3 dan alur investigasi insiden secara terstruktur, mulai dari respons awal hingga verifikasi efektivitas tindakan. Pembahasan memperhatikan UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3, serta tetap harus disesuaikan dengan sektor usaha, tingkat risiko, prosedur internal, dan ketentuan pelaporan yang berlaku.

Latihan diarahkan pada pembuatan kronologi berbasis fakta, pemetaan bukti, analisis penyebab langsung dan mendasar, rencana CAPA, penanggung jawab, tenggat, serta cara memeriksa apakah tindakan benar-benar menurunkan risiko.

Kesalahan yang perlu dihindari

Bukti berubah atau hilang

Area, dokumen, rekaman, kondisi alat, dan keterangan saksi perlu diamankan sesuai prosedur tanpa mengganggu pertolongan.

Kronologi bercampur asumsi

Fakta yang terlihat, keterangan pihak, kesimpulan, dan hal yang belum diketahui harus dibedakan.

Penyebab berhenti pada pekerja

Analisis mencakup desain kerja, peralatan, kompetensi, supervisi, prosedur, lingkungan, perubahan, dan kontrol.

CAPA hanya berupa imbauan

Tindakan diarahkan pada hirarki pengendalian, dilengkapi pemilik, tenggat, bukti, dan pemeriksaan efektivitas.

Materi pelatihan

  1. Dasar keselamatan kerja, tanggung jawab organisasi, dan hubungan investigasi dengan SMK3.
  2. Identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian, pelaporan kondisi tidak aman, dan near miss.
  3. Respons awal: pertolongan, pengamanan area, komunikasi, eskalasi, dan perlindungan bukti.
  4. Perencanaan investigasi, pembagian peran, ruang lingkup, dan daftar kebutuhan bukti.
  5. Wawancara saksi, pemeriksaan dokumen, rekaman, peralatan, lingkungan, dan perubahan proses.
  6. Penyusunan kronologi dan analisis penyebab menggunakan teknik yang sesuai kompleksitas kasus.
  7. Rekomendasi berdasarkan hirarki pengendalian dan penyusunan Corrective and Preventive Action.
  8. Pelaporan, komunikasi pembelajaran, monitoring tindak lanjut, dan verifikasi efektivitas.

Alur investigasi insiden

1. Amankan2. Laporkan3. Kumpulkan bukti4. Susun kronologi5. Analisis sebab6. CAPA & verifikasi

Matriks bukti investigasi

Jenis bukti Contoh Hal yang dijaga
Fisik dan lokasi Kondisi alat, pelindung, posisi material, pencahayaan, rambu, dan jejak kerusakan. Foto, sketsa, waktu, posisi, identitas, dan perubahan setelah kejadian.
Dokumen dan data SOP, izin kerja, inspeksi, pemeliharaan, pelatihan, alarm, log, dan jadwal kerja. Versi, tanggal, sumber, kelengkapan, dan keterkaitan dengan kejadian.
Keterangan Saksi, korban, pengawas, teknisi, dan pihak terkait. Pertanyaan terbuka, pencatatan faktual, waktu wawancara, dan konfirmasi pemahaman.

Contoh ilustratif CAPA

Temuan Tindakan lemah Arah tindakan yang lebih kuat
Akses ke bagian bergerak mesin masih terbuka saat pembersihan. Mengingatkan operator agar berhati-hati. Kaji eliminasi paparan, guarding/interlock, isolasi energi, izin kerja, kompetensi, inspeksi, dan bukti penerapan.
Jalur pejalan kaki dan kendaraan berpotongan tanpa kontrol memadai. Memasang poster keselamatan. Kaji pemisahan jalur, barrier, titik penyeberangan, batas kecepatan, visibilitas, dan monitoring kepatuhan.

Batas penerapan: materi ini bukan sertifikasi profesi dan tidak menggantikan kewenangan ahli K3, tim tanggap darurat, tenaga medis, penyidik, pengawas ketenagakerjaan, atau pihak berwenang. Kejadian serius harus ditangani dan dilaporkan sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku.

Peserta yang disarankan

  • Petugas K3/HSE, anggota P2K3, supervisor, manajer, dan kepala unit.
  • Tim tanggap darurat, security, engineering, maintenance, produksi, gudang, dan proyek.
  • Human Capital/SDM, quality, risk management, audit internal, dan compliance.
  • BUMN, BUMD, perusahaan swasta, perguruan tinggi, rumah sakit, dan lembaga layanan.

Jadwal Pelatihan

Pilih jadwal reguler pada tabel global berikut. Untuk in-house training, skenario latihan dapat disesuaikan dengan jenis proses dan profil bahaya organisasi.

Berikut kami sajikan Materi Diklat / Sosialisasi / Bimtek untuk DPRD;

  1. Diklat / Bimtek Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD
  2. Diklat / Bimtek Peran Bamus, Balegda, dan Badan Kehormatan dalam Meningkatkan Kinerja DPRD
  3. Diklat / Bimtek Peningkatan kapasitas, peran dan fungsi anggota DPRD
  4. Diklat / Bimtek Penguatan Hard dan Soft Skills bagi Anggota DPRD Purnabakti
  5. Diklat / Bimtek Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD
  6. Diklat / Bimtek Pedoman Pelaksanaan Fungsi DPRD
  7. Diklat / Bimtek Orientasi Pengelolaan Dana Reses Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten
  8. Diklat / Bimtek Orientasi Pengelolaan Dana Hibah Dan Dana Bantuan Sosial Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten
  9. Diklat / Bimtek Optimalisasi Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD
  10. Diklat / Bimtek Optimalisasi reses & pokok pikiran DPRD hasil Jasmara
  11. Diklat / Bimtek Optimalisasi peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah
  12. Diklat / Bimtek Optimalisasi Peran DPRD Dalam Penganggaran dan Pengawasan Serta Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
  13. Diklat / Bimtek Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD
  14. Diklat / Bimtek Kebijakan umum anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran

Silahkan pilih Materi Bimtek / Diklat Keuangan di bawah ini;

  1. Diklat / Bimtek Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD
  2. Diklat / Bimtek Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
  3. Diklat / Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD
  4. Diklat / Bimtek Strategi Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual
  5. Diklat / Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah
  6. Diklat / Bimtek Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerah
  7. Diklat / Bimtek Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
  8. Diklat / Bimtek Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang dilengkapi dengan pengadaan Barang dan Jasa di Desa dan audit Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
  9. Diklat / Bimtek Tata Cara Pegadaan Pinjaman Luar Negeri & Penerimaan Hibah
  10. Diklat / Bimtek Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya
  11. Diklat / Bimtek Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah
  12. Diklat / Bimtek Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas 
  13. Diklat / Bimtek Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
  14. Diklat / Bimtek Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah & Strategi Mengahadapi Audit dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah
  15. Diklat / Bimtek Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
  16. Diklat / Bimtek tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Mekanisme Pengalokasian Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah
  17. Diklat / Bimtek Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
  18. Diklat / Bimtek Tata Cara Menghitung Biaya Iuran, Klaim Dan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan PP No.70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No 66 Tahun 2017
  19. Diklat / Bimtek Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual
  20. Diklat / Bimtek Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA),PPTK, PPK Dan Bendahara
  21. Diklat / Bimtek Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
  22. Diklat / Bimtek Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Strategis Menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan
  23. Diklat / Bimtek Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
  24. Diklat / Bimtek Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah serta Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)
  25. Diklat / Bimtek Mekanisme Pengelolaan Hibah
  26. Diklat / Bimtek Pedoman Penyusunan Dan Pengendalian Renja SKPD dan RKPD
  27. Diklat / Bimtek Pedoman Tekhnis Pemberian Dana Hibah Dan Bantuan Sosial
  28. Diklat / Bimtek Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
  29. Diklat / Bimtek Penerapan Program Aplikasi Simda Keuangan berbasis Akrual dilingkungan Pemerintah Daerah dan satuan kerja perangkat Daerah (SKPD)
  30. Bimtek Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah
  31. Diklat / Bimtek Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa;
  32. Bimtek Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa
  33. Bimtek Penerapan Transaksi Non Tunai Bagi Pemerintah Daerah
  34. Bimtek Teknik Analisa Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran RKPD, KUA, PPAS, Renja, RKA dan RAPBD Berbasis Kinerja
  35. Bimtek Diklat Teknik Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) 
  36. Bimtek Strategi Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
  37. Bimtek Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Dana Perimbangan Dan Lain – Lain Pendapatan Daerah
  38. Bimtek Teknis Sistem Pengelolaan Keuangan BLU Rumah Sakit
  39. Bimtek Strategi Pengelolaan Keuangan Daerah 
  40. Bimtek Peranan Kejaksaan Serta Strategi Atas Temuan Temuan BPK Terhadap Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset Daerah
  41. Bimtek TATA KELOLA KEUANGAN UPT
  42. Bimtek Renstra dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
  43. Bimtek Review Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah
  44. Bimbingan Teknis SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
  45. Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP dalam Pengelolaan Keuangan Daerah 
  46. Bimtek Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Berdasarkan Permendagri No 79 Tahun 2018
  47. Bimtek MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH DAN INVESTASI
  48. Bimtek Strategi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Proses Pengadaan Barang Jasa Pajak
  49. Bimtek Tugas dan Tanggung Jawab bagi bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Dalam Pengelolaan Keuangan Negara
  50. Bimtek dan Sosialisasi Permendagri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
  51.  

Silahkan kunjungi dan pilih Materi Bimtek / Diklat Pemerintahan Daerah yang ada di bawah ini; 

  1. Diklat / Bimtek Sosialisasi dan Penjelasan Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah;
  2. Pelatihan/Diklat/Bimtek Penyusunan Program Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
  3. Diklat / Bimtek Peningkatan Pemahaman Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Implementasi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  4. Diklat / Bimtek Percepatan Persiapan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Desa;
  5. Diklat / Bimtek Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah;
  6. Diklat / Bimtek Rencana Strategis (Rentra) pada Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD);
  7. Diklat / Bimtek Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan Dalam RPJMN 2015-2019;
  8. Diklat / Bimtek Dana Desa Yang Bersumber dari APBN serta Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
  9. Diklat / Bimtek Gerakan Pembangunan Desa Semesta (Gerakan Desa) Berbasis Kawasan Untuk Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan;
  10. Diklat / Bimtek Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Dengan Pemerintah Daerah Provinsi;
  11. Pelatihan/Diklat/Bimtek Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa;
  12. Diklat / Bimtek Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa;
  13. Pelatihan/Diklat/Bimtek Peningkatan Kinerja Serta Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa & Sekretaris Desa;
  14. Pelatihan/Diklat/Bimtek Peningkatan Tupoksi Staf Ahli Dalam Mendukung Kinerja Pemerintahan Daerah;
  15. Pelatihan/Bimtek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
  16. Sosialisasi Pemilu Serentak 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dengan Tema “MENUJU PEMILU 2019 YANG DEMOKRATIS DAN BERMARTABAT”
  17. Bimtek Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017

Materi Bimtek / Diklat Bagian Hukum antara lain sebagai berikut : 

  1. BIMTEK STRATEGI DAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
  2. LEGAL DRAFTING TRAINING
  3. PELATIHAN MENYUSUN PERDA EFEKTIF DAN ASPIRATIF
  4. HUKUM KONTRAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
  5. Peningkatkan Profesionalisme, Akuntabilitas, Sinergitas, Transparan dan Innovatif dalam Pengelolaan dan Pelayanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
  6. HUKUM KONTRAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Format pelaksanaan

Format Kegunaan
Kelas reguler Peserta individu atau tim kecil yang mengikuti jadwal tersedia.
Kelas daring Pembahasan konsep, dokumentasi, analisis kasus, dan CAPA secara fleksibel.
In-house training Kasus dan latihan disesuaikan dengan proses, bahaya, serta prosedur organisasi.

Pelatihan ini dapat dipadukan dengan Pelatihan Enterprise Risk Management dan Pelatihan Pengendalian Internal dan Kepatuhan.

Minta jadwal dan surat penawaran

Sampaikan nama perusahaan/lembaga, jumlah peserta, bidang usaha, pilihan tanggal dan kota, serta format pelaksanaan.

WhatsApp 0812 9437 7777

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *