Pelatihan Komunikasi, Negosiasi, dan Penyelesaian Konflik Perusahaan

Bidang Perusahaan
Comments
PELATIHAN KOMUNIKASI BISNIS • PERUSAHAAN • BUMN • BUMD

Pelatihan Komunikasi, Negosiasi, dan Penyelesaian Konflik

Membangun percakapan kerja yang jelas, menyiapkan negosiasi berbasis kepentingan dan data, serta menangani konflik tanpa merusak hubungan maupun tujuan organisasi.

Minta JadwalHubungi Admin

Konflik kerja tidak selalu muncul karena niat buruk. Perbedaan target, informasi, wewenang, prioritas, sumber daya, dan cara menilai keberhasilan dapat membuat dua pihak yang sama-sama bekerja serius mengambil posisi berlawanan. Jika komunikasi hanya berisi tuntutan dan pembelaan, persoalan mudah berubah menjadi konflik pribadi atau keputusan yang tertunda.

Pelatihan ini membantu peserta menyiapkan pesan, mendengar secara aktif, menguji asumsi, memetakan posisi dan kepentingan, menyusun pilihan, menegosiasikan kesepakatan, serta menentukan tindak lanjut. Peserta juga belajar mengenali kapan konflik dapat diselesaikan melalui percakapan langsung, kapan perlu fasilitasi atau mediasi internal, dan kapan harus dieskalasikan sesuai kewenangan.

Latihan diarahkan pada situasi konkret: permintaan lintas unit, pembagian sumber daya, perubahan tenggat, perbedaan standar mutu, negosiasi dengan mitra, pemberian umpan balik, dan percakapan sulit. Hasil akhirnya berupa rencana negosiasi, rumusan kesepakatan, serta mekanisme tindak lanjut.

Tantangan yang dibenahi

Pesan tidak menghasilkan tindakan

Komunikasi dilengkapi konteks, fakta, kebutuhan, hasil yang diminta, batas waktu, dan konfirmasi pemahaman.

Negosiasi hanya tawar-menawar

Peserta memisahkan posisi dari kepentingan dan menyiapkan beberapa pilihan yang dapat dipertukarkan.

Konflik menjadi personal

Pembahasan dikembalikan pada perilaku, dampak, kebutuhan kerja, kriteria, dan keputusan yang diperlukan.

Kesepakatan mudah dilupakan

Hasil percakapan ditutup dengan ruang lingkup, penanggung jawab, tenggat, bukti, dan jadwal peninjauan.

Materi pelatihan

  1. Hambatan komunikasi kerja dan cara membangun pemahaman bersama.
  2. Teknik bertanya, mendengar aktif, merangkum, mengklarifikasi, dan menguji asumsi.
  3. Komunikasi asertif: menyampaikan kebutuhan tanpa agresif atau pasif.
  4. Persiapan negosiasi: tujuan, mandat, data, kepentingan, batas, alternatif, dan pihak terkait.
  5. Menyusun pilihan, kriteria objektif, konsesi bersyarat, dan paket kesepakatan.
  6. Memetakan sumber konflik: tugas, proses, hubungan, data, nilai, dan struktur.
  7. Percakapan sulit, pengelolaan emosi, de-eskalasi, fasilitasi, dan mediasi internal.
  8. Dokumentasi kesepakatan, pengendalian perubahan, monitoring, dan eskalasi.

Lembar persiapan negosiasi

Elemen Pertanyaan kerja
Tujuan Hasil apa yang ingin dicapai dan apa ukuran keberhasilannya?
Kepentingan Mengapa hasil tersebut penting bagi kita dan pihak lain?
Data dan kriteria Fakta, standar, batas kapasitas, atau aturan apa yang relevan?
Batas dan mandat Apa yang boleh disepakati, harus dikonsultasikan, atau tidak dapat diterima?
Alternatif Apa langkah terbaik bila kesepakatan belum tercapai?
Pilihan Variabel apa yang dapat dipertukarkan: waktu, ruang lingkup, sumber daya, mutu, atau tahapan?

Alur percakapan penyelesaian konflik

1. Sepakati isu2. Dengarkan perspektif3. Pisahkan fakta & asumsi4. Temukan kepentingan5. Pilih solusi6. Catat tindak lanjut

Contoh ilustratif pemilihan respons

Kondisi Respons yang dapat dipertimbangkan
Isu sederhana, dampak terbatas, pihak dapat berdialog. Percakapan langsung dengan agenda, fakta, kebutuhan, dan kesepakatan tertulis.
Hubungan menegang atau diskusi berulang tanpa hasil. Fasilitator netral internal membantu struktur percakapan dan pilihan solusi.
Menyangkut pelanggaran, keselamatan, kewenangan, atau risiko besar. Amankan kondisi, dokumentasikan fakta, dan eskalasikan melalui jalur resmi.

Batas penerapan: pelatihan ini tidak menggantikan proses hukum, hubungan industrial, investigasi, pengaduan, atau prosedur disiplin. Kasus yang mengandung ancaman, kekerasan, pelecehan, fraud, atau pelanggaran serius harus ditangani melalui pihak berwenang dan kebijakan organisasi.

Peserta yang disarankan

  • Supervisor, manajer, team leader, project leader, dan kepala unit.
  • Human Capital/SDM, hubungan industrial, customer relations, procurement, sales, dan legal.
  • Tim lintas fungsi yang sering mengelola target, sumber daya, vendor, atau perubahan pekerjaan.
  • BUMN, BUMD, perusahaan swasta, perguruan tinggi, rumah sakit, dan lembaga layanan.

Jadwal Pelatihan

Pilih jadwal reguler pada tabel global berikut. Untuk in-house training, skenario latihan dapat disesuaikan dengan konteks komunikasi dan konflik organisasi.

Berikut kami sajikan Materi Diklat / Sosialisasi / Bimtek untuk DPRD;

  1. Diklat / Bimtek Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD
  2. Diklat / Bimtek Peran Bamus, Balegda, dan Badan Kehormatan dalam Meningkatkan Kinerja DPRD
  3. Diklat / Bimtek Peningkatan kapasitas, peran dan fungsi anggota DPRD
  4. Diklat / Bimtek Penguatan Hard dan Soft Skills bagi Anggota DPRD Purnabakti
  5. Diklat / Bimtek Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD
  6. Diklat / Bimtek Pedoman Pelaksanaan Fungsi DPRD
  7. Diklat / Bimtek Orientasi Pengelolaan Dana Reses Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten
  8. Diklat / Bimtek Orientasi Pengelolaan Dana Hibah Dan Dana Bantuan Sosial Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten
  9. Diklat / Bimtek Optimalisasi Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD
  10. Diklat / Bimtek Optimalisasi reses & pokok pikiran DPRD hasil Jasmara
  11. Diklat / Bimtek Optimalisasi peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah
  12. Diklat / Bimtek Optimalisasi Peran DPRD Dalam Penganggaran dan Pengawasan Serta Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
  13. Diklat / Bimtek Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD
  14. Diklat / Bimtek Kebijakan umum anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran

Silahkan pilih Materi Bimtek / Diklat Keuangan di bawah ini;

  1. Diklat / Bimtek Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD
  2. Diklat / Bimtek Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
  3. Diklat / Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD
  4. Diklat / Bimtek Strategi Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual
  5. Diklat / Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah
  6. Diklat / Bimtek Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerah
  7. Diklat / Bimtek Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
  8. Diklat / Bimtek Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang dilengkapi dengan pengadaan Barang dan Jasa di Desa dan audit Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
  9. Diklat / Bimtek Tata Cara Pegadaan Pinjaman Luar Negeri & Penerimaan Hibah
  10. Diklat / Bimtek Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya
  11. Diklat / Bimtek Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah
  12. Diklat / Bimtek Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas 
  13. Diklat / Bimtek Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
  14. Diklat / Bimtek Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah & Strategi Mengahadapi Audit dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah
  15. Diklat / Bimtek Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
  16. Diklat / Bimtek tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Mekanisme Pengalokasian Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah
  17. Diklat / Bimtek Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
  18. Diklat / Bimtek Tata Cara Menghitung Biaya Iuran, Klaim Dan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan PP No.70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No 66 Tahun 2017
  19. Diklat / Bimtek Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual
  20. Diklat / Bimtek Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA),PPTK, PPK Dan Bendahara
  21. Diklat / Bimtek Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
  22. Diklat / Bimtek Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Strategis Menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan
  23. Diklat / Bimtek Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
  24. Diklat / Bimtek Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah serta Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)
  25. Diklat / Bimtek Mekanisme Pengelolaan Hibah
  26. Diklat / Bimtek Pedoman Penyusunan Dan Pengendalian Renja SKPD dan RKPD
  27. Diklat / Bimtek Pedoman Tekhnis Pemberian Dana Hibah Dan Bantuan Sosial
  28. Diklat / Bimtek Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
  29. Diklat / Bimtek Penerapan Program Aplikasi Simda Keuangan berbasis Akrual dilingkungan Pemerintah Daerah dan satuan kerja perangkat Daerah (SKPD)
  30. Bimtek Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah
  31. Diklat / Bimtek Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa;
  32. Bimtek Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa
  33. Bimtek Penerapan Transaksi Non Tunai Bagi Pemerintah Daerah
  34. Bimtek Teknik Analisa Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran RKPD, KUA, PPAS, Renja, RKA dan RAPBD Berbasis Kinerja
  35. Bimtek Diklat Teknik Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) 
  36. Bimtek Strategi Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
  37. Bimtek Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Dana Perimbangan Dan Lain – Lain Pendapatan Daerah
  38. Bimtek Teknis Sistem Pengelolaan Keuangan BLU Rumah Sakit
  39. Bimtek Strategi Pengelolaan Keuangan Daerah 
  40. Bimtek Peranan Kejaksaan Serta Strategi Atas Temuan Temuan BPK Terhadap Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset Daerah
  41. Bimtek TATA KELOLA KEUANGAN UPT
  42. Bimtek Renstra dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
  43. Bimtek Review Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah
  44. Bimbingan Teknis SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
  45. Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP dalam Pengelolaan Keuangan Daerah 
  46. Bimtek Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Berdasarkan Permendagri No 79 Tahun 2018
  47. Bimtek MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH DAN INVESTASI
  48. Bimtek Strategi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Proses Pengadaan Barang Jasa Pajak
  49. Bimtek Tugas dan Tanggung Jawab bagi bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Dalam Pengelolaan Keuangan Negara
  50. Bimtek dan Sosialisasi Permendagri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
  51.  

Silahkan kunjungi dan pilih Materi Bimtek / Diklat Pemerintahan Daerah yang ada di bawah ini; 

  1. Diklat / Bimtek Sosialisasi dan Penjelasan Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah;
  2. Pelatihan/Diklat/Bimtek Penyusunan Program Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
  3. Diklat / Bimtek Peningkatan Pemahaman Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Implementasi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  4. Diklat / Bimtek Percepatan Persiapan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Desa;
  5. Diklat / Bimtek Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah;
  6. Diklat / Bimtek Rencana Strategis (Rentra) pada Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD);
  7. Diklat / Bimtek Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan Dalam RPJMN 2015-2019;
  8. Diklat / Bimtek Dana Desa Yang Bersumber dari APBN serta Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
  9. Diklat / Bimtek Gerakan Pembangunan Desa Semesta (Gerakan Desa) Berbasis Kawasan Untuk Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan;
  10. Diklat / Bimtek Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Dengan Pemerintah Daerah Provinsi;
  11. Pelatihan/Diklat/Bimtek Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa;
  12. Diklat / Bimtek Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa;
  13. Pelatihan/Diklat/Bimtek Peningkatan Kinerja Serta Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa & Sekretaris Desa;
  14. Pelatihan/Diklat/Bimtek Peningkatan Tupoksi Staf Ahli Dalam Mendukung Kinerja Pemerintahan Daerah;
  15. Pelatihan/Bimtek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
  16. Sosialisasi Pemilu Serentak 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dengan Tema “MENUJU PEMILU 2019 YANG DEMOKRATIS DAN BERMARTABAT”
  17. Bimtek Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017

Materi Bimtek / Diklat Bagian Hukum antara lain sebagai berikut : 

  1. BIMTEK STRATEGI DAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
  2. LEGAL DRAFTING TRAINING
  3. PELATIHAN MENYUSUN PERDA EFEKTIF DAN ASPIRATIF
  4. HUKUM KONTRAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
  5. Peningkatkan Profesionalisme, Akuntabilitas, Sinergitas, Transparan dan Innovatif dalam Pengelolaan dan Pelayanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
  6. HUKUM KONTRAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Format pelaksanaan

Format Kegunaan
Kelas reguler Peserta individu atau tim kecil yang mengikuti jadwal tersedia.
Kelas daring Tim lintas lokasi dengan kebutuhan pelaksanaan fleksibel.
In-house training Simulasi disesuaikan dengan fungsi, level jabatan, dan situasi kerja peserta.

Program ini melengkapi Pelatihan Leadership dan Supervisory Skills. Pilihan lainnya tersedia di katalog Pelatihan Perusahaan, BUMN, dan BUMD.

Minta jadwal dan surat penawaran

Sampaikan nama perusahaan/lembaga, jumlah peserta, level jabatan, pilihan tanggal dan kota, serta format pelaksanaan.

WhatsApp 0812 9437 7777

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *