Pelatihan Training Need Analysis dan Matriks Kompetensi Perusahaan

Bidang Perusahaan
Comments
PELATIHAN HUMAN CAPITAL • PERUSAHAAN • BUMN • BUMD

Pelatihan Training Need Analysis dan Matriks Kompetensi Perusahaan

Mengubah kebutuhan bisnis dan kesenjangan kompetensi menjadi prioritas pengembangan yang terukur, tepat sasaran, dan dapat dievaluasi.

Minta JadwalHubungi Admin

Program pelatihan sering disusun dari daftar usulan, tren topik, atau pengulangan kegiatan tahun sebelumnya. Cara tersebut belum tentu menjawab masalah kinerja yang paling penting. Kesenjangan hasil dapat disebabkan oleh kompetensi, tetapi juga dapat muncul karena SOP yang tidak jelas, alat yang tidak memadai, pembagian kerja, sistem penghargaan, kualitas data, atau lemahnya supervisi.

Pelatihan ini membantu peserta melakukan Training Need Analysis pada tingkat organisasi, pekerjaan, dan individu; menyusun kamus serta matriks kompetensi; mengukur kesenjangan; menentukan prioritas; memilih intervensi; dan menetapkan indikator evaluasi. Hasilnya bukan hanya daftar kelas, melainkan dasar keputusan pengembangan SDM yang terhubung dengan sasaran organisasi dan kebutuhan proses bisnis.

Peserta diarahkan menghasilkan contoh matriks kompetensi, peta kesenjangan, prioritas kebutuhan pengembangan, serta rencana tindak lanjut. Setiap kesenjangan diuji terlebih dahulu: apakah pelatihan memang solusi yang tepat, atau diperlukan perbaikan nonpelatihan.

Masalah yang dibenahi

Pelatihan berbasis usulan

Kebutuhan diuji terhadap strategi, perubahan proses, risiko, standar jabatan, dan bukti kinerja.

Kompetensi tidak terdefinisi

Nama kompetensi dilengkapi definisi, perilaku atau bukti, tingkatan, dan jabatan yang membutuhkan.

Semua gap dianggap perlu kelas

Peserta membedakan penyebab pengetahuan/keterampilan dari masalah sistem, alat, wewenang, dan lingkungan kerja.

Prioritas tidak transparan

Kesenjangan dinilai dengan kriteria dampak bisnis, urgensi, risiko, jumlah pemangku jabatan, dan kesiapan solusi.

Materi pelatihan

  1. Hubungan strategi organisasi, proses bisnis, kinerja, kompetensi, dan kebutuhan pengembangan.
  2. TNA tingkat organisasi, pekerjaan/jabatan, dan individu.
  3. Teknik pengumpulan bukti: data kinerja, wawancara, observasi, asesmen, survei, dan dokumen proses.
  4. Penyusunan kamus kompetensi, definisi, indikator perilaku, dan level kemahiran.
  5. Pemetaan kebutuhan kompetensi per jabatan serta penyusunan competency matrix.
  6. Pengukuran kesenjangan, validasi penyebab, dan pemilahan solusi pelatihan/nonpelatihan.
  7. Skoring prioritas, penyusunan rencana pengembangan, metode belajar, target peserta, dan jadwal.
  8. Indikator evaluasi pembelajaran, penerapan di tempat kerja, serta kontribusi terhadap hasil kinerja.

Alur kerja TNA

1. Sasaran bisnis2. Bukti kinerja3. Kompetensi4. Gap & penyebab5. Prioritas solusi6. Evaluasi

Contoh ilustratif matriks keputusan

Temuan Diagnosis awal Respons yang lebih tepat
Petugas belum mampu menganalisis data penyebab keterlambatan. Pengetahuan dan keterampilan analisis belum memadai. Pelatihan, praktik kasus, pendampingan, dan penugasan terarah.
Laporan terlambat karena data sumber baru tersedia setelah batas waktu. Masalah alur proses dan ketergantungan data. Perbaikan SLA, jadwal, integrasi data, atau pembagian tanggung jawab.
Prosedur tidak dijalankan meskipun pegawai telah menguasainya. Masalah kepatuhan, supervisi, insentif, atau desain kontrol. Penguatan kontrol, monitoring, umpan balik, dan konsekuensi yang jelas.

Catatan: contoh bersifat ilustratif. Kesimpulan kebutuhan pelatihan harus didasarkan pada bukti yang memadai dan divalidasi bersama pemilik proses, atasan, fungsi SDM, serta pihak terkait.

Contoh struktur matriks kompetensi

Jabatan Kompetensi Level kebutuhan Level saat ini Gap Prioritas
Analis Operasional Analisis data proses 3 2 1 Tinggi—berdampak pada ketepatan keputusan
Supervisor Coaching kinerja 3 2 1 Sedang—dikombinasikan dengan praktik dan monitoring

Peserta yang disarankan

  • Human Capital/SDM, learning and development, talent management, dan organisasi.
  • Pimpinan unit, manajer, supervisor, serta pemilik proses bisnis.
  • Tim penyusun kamus kompetensi, jalur karier, succession plan, dan program pengembangan.
  • BUMN, BUMD, perusahaan swasta, perguruan tinggi, rumah sakit, dan lembaga layanan.

Jadwal Pelatihan

Pilih jadwal reguler pada tabel global berikut. Untuk in-house training, latihan dapat menggunakan struktur jabatan, kompetensi, dan kebutuhan organisasi peserta.

Berikut kami sajikan Materi Diklat / Sosialisasi / Bimtek untuk DPRD;

  1. Diklat / Bimtek Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD
  2. Diklat / Bimtek Peran Bamus, Balegda, dan Badan Kehormatan dalam Meningkatkan Kinerja DPRD
  3. Diklat / Bimtek Peningkatan kapasitas, peran dan fungsi anggota DPRD
  4. Diklat / Bimtek Penguatan Hard dan Soft Skills bagi Anggota DPRD Purnabakti
  5. Diklat / Bimtek Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD
  6. Diklat / Bimtek Pedoman Pelaksanaan Fungsi DPRD
  7. Diklat / Bimtek Orientasi Pengelolaan Dana Reses Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten
  8. Diklat / Bimtek Orientasi Pengelolaan Dana Hibah Dan Dana Bantuan Sosial Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten
  9. Diklat / Bimtek Optimalisasi Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD
  10. Diklat / Bimtek Optimalisasi reses & pokok pikiran DPRD hasil Jasmara
  11. Diklat / Bimtek Optimalisasi peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah
  12. Diklat / Bimtek Optimalisasi Peran DPRD Dalam Penganggaran dan Pengawasan Serta Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
  13. Diklat / Bimtek Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD
  14. Diklat / Bimtek Kebijakan umum anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran

Silahkan pilih Materi Bimtek / Diklat Keuangan di bawah ini;

  1. Diklat / Bimtek Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD
  2. Diklat / Bimtek Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
  3. Diklat / Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD
  4. Diklat / Bimtek Strategi Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual
  5. Diklat / Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah
  6. Diklat / Bimtek Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerah
  7. Diklat / Bimtek Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
  8. Diklat / Bimtek Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang dilengkapi dengan pengadaan Barang dan Jasa di Desa dan audit Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
  9. Diklat / Bimtek Tata Cara Pegadaan Pinjaman Luar Negeri & Penerimaan Hibah
  10. Diklat / Bimtek Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya
  11. Diklat / Bimtek Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah
  12. Diklat / Bimtek Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas 
  13. Diklat / Bimtek Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
  14. Diklat / Bimtek Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah & Strategi Mengahadapi Audit dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah
  15. Diklat / Bimtek Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
  16. Diklat / Bimtek tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Mekanisme Pengalokasian Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah
  17. Diklat / Bimtek Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
  18. Diklat / Bimtek Tata Cara Menghitung Biaya Iuran, Klaim Dan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan PP No.70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No 66 Tahun 2017
  19. Diklat / Bimtek Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual
  20. Diklat / Bimtek Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA),PPTK, PPK Dan Bendahara
  21. Diklat / Bimtek Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
  22. Diklat / Bimtek Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Strategis Menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan
  23. Diklat / Bimtek Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
  24. Diklat / Bimtek Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah serta Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)
  25. Diklat / Bimtek Mekanisme Pengelolaan Hibah
  26. Diklat / Bimtek Pedoman Penyusunan Dan Pengendalian Renja SKPD dan RKPD
  27. Diklat / Bimtek Pedoman Tekhnis Pemberian Dana Hibah Dan Bantuan Sosial
  28. Diklat / Bimtek Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
  29. Diklat / Bimtek Penerapan Program Aplikasi Simda Keuangan berbasis Akrual dilingkungan Pemerintah Daerah dan satuan kerja perangkat Daerah (SKPD)
  30. Bimtek Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah
  31. Diklat / Bimtek Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa;
  32. Bimtek Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa
  33. Bimtek Penerapan Transaksi Non Tunai Bagi Pemerintah Daerah
  34. Bimtek Teknik Analisa Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran RKPD, KUA, PPAS, Renja, RKA dan RAPBD Berbasis Kinerja
  35. Bimtek Diklat Teknik Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) 
  36. Bimtek Strategi Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
  37. Bimtek Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Dana Perimbangan Dan Lain – Lain Pendapatan Daerah
  38. Bimtek Teknis Sistem Pengelolaan Keuangan BLU Rumah Sakit
  39. Bimtek Strategi Pengelolaan Keuangan Daerah 
  40. Bimtek Peranan Kejaksaan Serta Strategi Atas Temuan Temuan BPK Terhadap Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset Daerah
  41. Bimtek TATA KELOLA KEUANGAN UPT
  42. Bimtek Renstra dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
  43. Bimtek Review Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah
  44. Bimbingan Teknis SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
  45. Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP dalam Pengelolaan Keuangan Daerah 
  46. Bimtek Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Berdasarkan Permendagri No 79 Tahun 2018
  47. Bimtek MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH DAN INVESTASI
  48. Bimtek Strategi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Proses Pengadaan Barang Jasa Pajak
  49. Bimtek Tugas dan Tanggung Jawab bagi bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Dalam Pengelolaan Keuangan Negara
  50. Bimtek dan Sosialisasi Permendagri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
  51.  

Silahkan kunjungi dan pilih Materi Bimtek / Diklat Pemerintahan Daerah yang ada di bawah ini; 

  1. Diklat / Bimtek Sosialisasi dan Penjelasan Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah;
  2. Pelatihan/Diklat/Bimtek Penyusunan Program Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
  3. Diklat / Bimtek Peningkatan Pemahaman Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Implementasi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  4. Diklat / Bimtek Percepatan Persiapan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Desa;
  5. Diklat / Bimtek Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah;
  6. Diklat / Bimtek Rencana Strategis (Rentra) pada Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD);
  7. Diklat / Bimtek Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan Dalam RPJMN 2015-2019;
  8. Diklat / Bimtek Dana Desa Yang Bersumber dari APBN serta Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
  9. Diklat / Bimtek Gerakan Pembangunan Desa Semesta (Gerakan Desa) Berbasis Kawasan Untuk Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan;
  10. Diklat / Bimtek Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Dengan Pemerintah Daerah Provinsi;
  11. Pelatihan/Diklat/Bimtek Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa;
  12. Diklat / Bimtek Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa;
  13. Pelatihan/Diklat/Bimtek Peningkatan Kinerja Serta Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa & Sekretaris Desa;
  14. Pelatihan/Diklat/Bimtek Peningkatan Tupoksi Staf Ahli Dalam Mendukung Kinerja Pemerintahan Daerah;
  15. Pelatihan/Bimtek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
  16. Sosialisasi Pemilu Serentak 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dengan Tema “MENUJU PEMILU 2019 YANG DEMOKRATIS DAN BERMARTABAT”
  17. Bimtek Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017

Materi Bimtek / Diklat Bagian Hukum antara lain sebagai berikut : 

  1. BIMTEK STRATEGI DAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
  2. LEGAL DRAFTING TRAINING
  3. PELATIHAN MENYUSUN PERDA EFEKTIF DAN ASPIRATIF
  4. HUKUM KONTRAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
  5. Peningkatkan Profesionalisme, Akuntabilitas, Sinergitas, Transparan dan Innovatif dalam Pengelolaan dan Pelayanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
  6. HUKUM KONTRAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Format pelaksanaan

Format Kegunaan
Kelas reguler Peserta individu atau tim kecil yang mengikuti jadwal tersedia.
Kelas daring Tim lintas lokasi dengan kebutuhan pelaksanaan fleksibel.
In-house training Latihan disesuaikan dengan jabatan, kamus kompetensi, dan prioritas organisasi.

Program ini melengkapi Pelatihan Performance Management dan KPI Perusahaan. Pilihan lainnya tersedia di katalog Pelatihan Perusahaan, BUMN, dan BUMD.

Minta jadwal dan surat penawaran

Sampaikan nama perusahaan/lembaga, jumlah peserta, pilihan tanggal dan kota, format pelaksanaan, serta kebutuhan pengembangan SDM yang ingin diprioritaskan.

WhatsApp 0812 9437 7777

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *